Sekjen Gibran Center: Tudingan Pemerintah Seperti Orba Tak Berdasar

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gibran Center Fathul Nugroho menilai tudingan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan saat ini seperti orde baru (orba) dan berbuat kezaliman tidak berdasar.

Fathul mengatakan, apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini jauh dari cerminan orba.

Malah, menurut dia, pemerintah justru menjalankan demokrasi sesuai aturan main yang berlaku.

"Bahwa jika ada yang menuding pemerintahan saat ini seperti orba itu sangat tidak berdasar, apalagi dikaitkan dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” ujar Fathul kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

“Apa bukti bahwa pemerintahan saat ini seperti orba? Sebab tidak ada tindakan represif dan pembungkaman terhadap masyarakat dan pers yang bersuara kritis," imbuhnya.

Saat ini, kata dia, semua bebas bersuara dan menyatakan pendapatnya. Bahkan, banyak yang mengkritik pemerintah dengan keras.

Baca juga : Kementan On The Track

“Hal semacam ini justru dianggap jamu oleh Presiden Jokowi. Meski terasa pahit, tapi menyehatkan,” tutur Fathul.

Selain itu, iklim demokrasi Indonesia juga semakin dewasa. Tercermin dari pelaksanaan pemilu yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatan utama.

Rakyat secara langsung bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR/DPRD, dan kepala daerah. Begitu juga dengan perkembangan partai politik.

Kata Fathul, hal ini mencerminkan bahwa keran demokrasi dibuka seluas-luasnya.

Buktinya, ada beberapa partai baru yang memenuhi syarat lolos mengikuti pileg 2024.

Tidak ada penjegalan terhadap anak bangsa yang ingin menjadi capres dan cawapres.

Baca juga : Istana Jamin Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Selain itu, tudingan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi seperti orba bertolak belakang dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi di akhir masa jabatannya.

Contohnya, hasil survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi justru meningkat di tengah kritik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia Capres-Cawapres.

Dalam survei LSI pada Juni 2023, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 76,9 persen, di bulan Oktober dan November 78,6 persen.

Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, sebanyak 75,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang.

Bahkan, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi di Maluku dan Papua bahkan mencapai 80 persen.

Dalam bidang pembangunan, pemerintahan saat ini juga tidak dapat disamakan dengan orba, sebab pembangunan sudah tidak lagi tersentralisasi di pulau jawa, tetapi menjadi Indonesia sentris.

Baca juga : Musim Kampanye Dimulai, Istana Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Efektif

“Bahkan ibu kota negara pun dipindahkan oleh Presiden Jokowi ke pulau Kalimantan. Ini semakin menegaskan bahwa pembangunan didorong untuk lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi jawa sentris,” tegas Sekjen Gibran Center ini.

Dari sisi investasi juga demikian. Kinerja Kementerian Investasi di pemerintahan Jokowi sangat positif.

Terjadi peningkatan investasi di luar Pulau Jawa yang semakin tinggi. Pada tahun 2022 investasi mencapai Rp 636,3 triliun.

Jumlah itu lebih besar 5,4 persen dibandingkan di Pulau Jawa yakni Rp 570,9 triliun.

Pada semester I 2023 lebih tinggi 4,6 persen dibanding di Pulau Jawa yakni Rp 345,9 triliun, sementara di Pulau Jawa sebesar Rp 323,8 triliun.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.