BRIN Tanggapi Rencana Ganjar-Mahfud Canangkan Kabinet Zaken

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berpandangan, kabinet zaken yang dicanangkan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan langkah konkret dalam sistem politik di Indonesia. 

Menurut BRIN, kabinet zaken menjadi aspek yang ideal dalam konteks menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Tidak didasarkan kepentingan politik pragmatis berbasis dukungan partai semata.

“Pilihan ini bisa jadi efektif untuk mendorong kerja kabinet yang lebih produktif untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu, koalisi Pemerintah juga diisi oleh partai yang sejak proses Pemilu bersama untuk mencalonkan satu pasangan Pilpres, atas dasar kesamaan pandang visi-misi, atau setidaknya telah berjuang bersama untuk Pemilu sejak awal,” kata peneliti pusat riset politik BRIN, Aisah Putri Budiatri, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga : Penerapan KTP Sakti Ala Ganjar-Mahfud Berpeluang Terealisasi

Wanita yang akrab disapa Puput itu, rencana Ganjar-Mahfud akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Adapun kabinet zaken adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya, dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.

“Koalisi Pemerintah tidak menjadi bengkak, sehingga menyisakan kelompok politik oposisi yang bekerja sebagai penyeimbang dan pengawas kerja pemerintah. Situasi ini akan menciptakan demokrasi yang sehat,” terangnya.

Kendati demikian, pilihan 'tanpa jatah menteri' itu bukan tanpa konsekuensi bagi presiden dan Pemerintah. Akibatnya, kelompok politik oposisi akan menguat. 

Baca juga : Dukungan Putri Wapres Kerek Elektoral Ganjar-Mahfud Di Banten

“Karena oposisi akan menguat, maka eksekutif harus bekerja maksimal untuk kepentingan publik agar segala proses pembuatan kebijakan dan anggaran dapat berjalan efektif, dan tidak terhambat di parlemen,” tambahnya.

Puput menambahkan sistem politik tanpa jatah menteri ini merupakan posisi ideal yang seharusnya berjalan dalam sistem demokrasi. PDIP, sebagai partai utama pengusung Ganjar-Mahfud juga dinilai punya tanggung jawab politik untuk mewujudkan hal tersebut.

“Bagi PDIP, ini juga mungkin menjadi titik balik setelah dua periode menjadi partai pemenang dan memutuskan koalisi besar. Kemudian di akhir periode pemerintahan presiden yang mula diusungnya justru berjuang bersama partai lain di koalisi besar pemerintahan yang dibentuknya sendiri, dalam Pilpres selanjutnya,” pungkasnya. 

Baca juga : PDIP: KTP Sakti Bentuk Komitmen Ganjar-Mahfud Kurangi Kemiskinan

Sebelumnya, Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD sempat ditanya soal banyaknya menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Dengan cekatan, kemudian Mahfud menyatakan, secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik "dagang sapi". 

"Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kami sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok nggak pakai jatah-jatahan lho," beber Mahfud, beberapa waktu lalu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.