Dark/Light Mode

Bisa Ganggu Pembangunan Daerah

Pilkada Kalteng Jangan Boros!

Selasa, 22 Februari 2022 07:47 WIB
Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng untuk Pembahasan Raperda Pencadangan Dana Pilkada Kalteng 2024, Yohanes Freddy Ering. (Foto: Istimewa)
Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng untuk Pembahasan Raperda Pencadangan Dana Pilkada Kalteng 2024, Yohanes Freddy Ering. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
“Yang pasti, kami harap penyelenggaraan Pilkada 2024 mulai keamanan dan lainnya dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga gelarannya bisa sukses dari awal hingga selesai,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kalteng lainnya, Sirajul Rahman menambahkan, dalam setiap tahapan penyusunan Raperda diharapkan Pemda setempat memperhatikan hal-hal berkaitan dengan asas kepentingan publik.

Baca juga : Laskar Ganjar Puan Perkuat Desa Sebagai Basis Kemenangan Di 2024

“Kami harap, Raperda yang dibahas Pemerintah bersama DPRD harus betul-betul memerhatikan semua ketentuan, tidak hanya dari sisi Pemerintahan, tapi kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya telah mengingatkan agar penganggaran, Pemerintah bisa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebelumnya, KPU Kalteng sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 87 miliar kepada Pemprov untuk Pilkada Kalteng 2024. Dana itu nantinya akan dipergunakan untuk keperluan seluruh tahapan pemilihan.

Baca juga : Partai Senayan Ditantang Gunakan Hak Interpelasi

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim menyampaikan, anggaran yang diajukan kepada Pemprov Kalteng sudah dihitung dengan cermat untuk memaksimalkan kegiatan di lapangan. Satu di antaranya, untuk kebutu­han perlengkapan protokol kesehatan (prokes) yang diharuskan oleh Pemerintah Pusat.

Diungkapkan, anggaran Rp 87 miliar untuk Pilkada Kalteng 2024 sebetulnya jauh lebih kecil dibanding kebutuhan anggaran Pilkada 2020, yang angkanya mencapai Rp 249 miliar.

Baca juga : Bamsoet Dukung KKN Kebangsaan 2022 Universitas Palangkaraya

Kecilnya anggaran Pilkada Kalteng 2024, sebut Harmain, disebabkan sharing anggaran dengan kabupaten dan kota. Maksudnya, anggaran Pilkada Kalteng tidak seluruhnya dibebankan ke Pemprov Kalteng, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) yang ada di Kalteng. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.