Dark/Light Mode

Tidak Disertai Kontrak Politik Dengan Rakyat

Cakada Umbar Janji Manis Diibaratkan Parade Ngibul

Senin, 12 Oktober 2020 06:47 WIB
Tidak Disertai Kontrak Politik Dengan Rakyat Cakada Umbar Janji Manis Diibaratkan Parade Ngibul

RM.id  Rakyat Merdeka - Calon kepala daerah (cakada) nggak usah mengumbar janji manis kepada publik di masa kampanye Pilkada Serentak 2020. Calon pemimpin harusnya membuat program konkret.

Demikian dikatakan pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut Emrus, bercermin dari pemilu sebelumnya, banyak paslon di pilkada hanya melemparkan program wacana. Maksudnya, program ditawarkan kepada masyarakat tidak memiliki patokan atau ukuran keberhasilan yang jelas.

Baca juga : BIN Wajib Ikut Selamatkan Rakyat Dari Pandemi Covid

Sebagai contoh, di Pilkada 2018 banyak cakada berjanji akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayahnya, tanpa membuat parameter jelas. Hal ini sangat merugikan masyarakat. Bahkan terkesan mengelabuhi.

“Saya akan turunkan angka kemiskinan. Janji seperti itu kan abstrak sekali. Artinya, satu orang miskin keluar dari kategori miskin sudah dianggap berhasil dong. Masa sih satu periode hanya satu orang miskin yang turun,” kata Emrus.

Sebab itu, lanjut dia, para paslon di Pilkada 2020 harus membuat perbedaan. Cakada harus mampu membuat programprogram terukur yang disampaikan kepada masyarakat.

Baca juga : Kasian, Rakyat Mulai Kurangi Porsi Makan

“Bikin parameternya agar masyarakat bisa menilai. Misalnya, saya akan turunkan angka kemiskinan sebesar sekian persen dari jumlah penduduk miskin saat ini. Caranya dengan 1,2,3 dan seterusnya,” ujarnya.

Bila ingin menarik simpati masyarakat, para paslon yang berlaga juga harus membuat kontrak politik dengan masyarakat terhadap programnya.

Termasuk konsekuensi bila programnya tidak tercapai. “Kalau tidak mampu menangani banjir dalam sekian tahun, saya siap turun,” ujar Emrus, mencontohkan.

Baca juga : Pentingnya Digitalisasi Pasar Rakyat di Masa Pandemi

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim mengatakan, cakada harus berani membuat kontrak politik atau pakta integritas bersama rakyat. Jadi, program yang ditawarkan bukan sekadar janji manis.

“Kampanye dengan banyak janji tanpa pakta integritas seperti parade ngibul, bermanismanis ria di hadapan masyarakat dan pemilih. Giliran sudah jadi, lupa semua janji, lupa yang dikatakan,” sindirnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.