Kepala Daerah Rentan Korupsi

 Sebelumnya 
Biasanya, sebut Liando, sasaran proposal itu adalah pemilik modal besar. Mereka terlibat dalam persekongkolan ini, karena berkepentingan menguasai pengelolaan sumber daya alam di daerah bersangkutan.

Setelah pihak sponsor bersedia bekerja sama, lanjutnya, langkah selanjutnya adalah menjajaki partai untuk pencalonan. Setelah partai bersedia, biasanya akan mewajibkan persyaratan khusus bagi pencalonan itu. Sebagian mewajibkan calon memberi mahar atau biaya “sewa perahu” ke parpol.

Masa kampanye panjang pun mengharuskan calon bersedia mengeluarkan banyak fulus. Dengan begitu, tidak sedikit calon terpaksa menggadaikan kekuasaan politiknya kepada pihak lain dengan sistem ijon.

Baca juga : Moeldoko: Pelaku Usaha Jangan Nyerah, Terus Produktif Dan Berpikir Positif

Reputasi dan kontribusi minimal dari calon menyebabkan pemilih menuntut kompensasi. Karena dedikasi dan prestasi terbatas, pemilih yakin, calon itu pasti tidak akan mampu jadi pemimpin dan tidak mungkin akan menyelamatkan mereka.

“Pemilih pun kerap mengajukan tuntutan sebelum relasi politik terbangun. Tuntutan itu bersifat imbalan atas suara merekaberikan,” tutupnya.

Sementara, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah memaparkan, biaya sosialisasi para Cakada akan membengkak pada Pilkada 2024. Dengan kondisi ini, para calon akan rentan tergoda praktik korupsi.

Baca juga : Luhut Perintah Menteri Dan Kepala Daerah: Percepat Penyaluran Bansos!

“Bukan karena waktu panjang, tapi karena masa pandemi Covid-19. Sehingga ekonomi masyarakat terpuruk,” katanya, kepada Rakyat Merdeka.

Karenanya, lanjut Iskandarsyah, masyarakat harus memantau seluruh calon, mulai pencalonan hingga terpilih. “Pemilih jangan lepas tangan. Pasalnya, nasib masyarakat berada di tangan para pemenang Pilkada,” ujarnya.

Disebutkan, jika proses mendapatkan kekuasaan di Pilkada 2024 diraih dengan benar, maka korupsi tidak akan dilakukan.

Baca juga : Sambangi BNPT, Ketua KPK Bahas MoU Cegah Terorisme Dan Korupsi

Selain itu, ongkos Pilkada saat ini masih tergolong tinggi. Sehingga godaan korupsi bagi Bacalon semakin besar. “Pilkada masih berbiaya tinggi meski sudah digelar serentak,” tegasnya. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.