Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Kembali, pemerintah Jokowi memberi sinyal dan keteladanan yang buruk dalam mengelola urusan penting seperti menangani urusan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri: listrik.
Pemerintah dinilai gagal menunjukan leadership yang kuat dalam manajemen urusan ketersediaan listrik. Kementerian ESDM (Energi dan Sumberdaya Mineral) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum menjadi instasi pemerintah yang mumpuni mengurus soal ini.
Menteri ESDM dan PLN belum bisa menorehkan prestasi yang bisa dimengerti dan dirasakan manfaaatnya. Nyaris tak terdengar.
Apalagi ketika terjadi krisis seperti pemadaman listrik maka makin babak belurlah citra pemerintah dengan perusahaan plat merahnya.
Baca juga : Ketika Ulama Ber-Ijtima
Kasus salah urus energi kelistrikan di era pemerintahan ini bukan yang pertama, di masa lalu juga pernah terjadi hal serupa.
Presiden Jokowi menyelesaikannya dengan cara mengocok ulang timnya. Jokowi sejatinya harus menendang keluar dari tim yang memang tidak bisa urus energi terdasar ini.
Sejatinya seorang great leader harus mampu mencegah terjadinya salah urus urusan vital. Perbedaan pendapat dalam mengurus persoalan listrik harus ditutup rapat dari ruang publik.
Semua diselesaikan di ruang sidang rapat internal, silahkan di ruang tertutup itu pimpinan instansi terkait melakukan uji kebijakan melalui perdebatan sekalipun sampai tuntas.
Baca juga : OTT, Suap dan Success Fee
Namun ketika kebijakan atau program diambil maka seluruh perangkat instansi terkait termasuk di dalamnya pimpinan dan pembicaranya hanya menyuarakan sikap yang sama.
Salah urus listrik benar-benar telah merusak tatanan kepercayaan publik. Jika tidak segera di selesaikan maka akan menimbulkan keresahan publik. Kalau sudah begini rakyat dibuat sudah jatuh tertimpa tangga.
Sudah situasi perekonomian yang masih ditambah rakyat disuguhi pemerintah yang mempertontonkan Pihak yang mengurus energi mengisyaratkan 2 hal yang negatif.
Pertama kekurangan para pemangku kebijakan yang terlihat jelas dalam statement dan actionnya. Kedua, publik menduga kuat bahwa ada kekuatan besar lain yang mempengaruhi kebijakan yang diambil yaitu berupa kepentingan bisnis dan di drive oleh para mafia energi. Para mafia energi biasanya ikut mendulang di tahun ini.
Baca juga : Amal Baik Nama Baik
Seperti sudah menjadi momentum tahun ini adalah tahun pembiayaan politik yang sangat besar dan sekaligus juga tahun politik menjadi ajang mengetes para anggota camp untuk para penggalangan dana untuk memenangkan incumbent.
Jangan ada lagi ruang kejahatan atas nama energi. Sudah saatnya kita mandiri.***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
