Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Pemenang Pilpres belum resmi diumumkan, “perebutan” kursi kabinet sudah dimulai. Dalam sepekan ini, beredar “daftar susunan kabinet” periode 2024 - 2029. Daftar tersebut dinyatakan sebagai hoax dan spekulatif.
Walau tidak jelas darimana sumbernya, daftar semacam ini akan menerbitkan harapan bagi mereka yang disebut, sekaligus membenamkan harapan bagi yang namanya tidak masuk.
Urusan “bagi-bagi kursi” semestinya jangan sampai mengorbankan dan melupakan kepentingan rakyat. Apalagi rakyat masih terpapar residu perbedaan pilihan politik. Situasi dan kondisinya masih panas.
Apalagi sekarang rakyat sedang menghadapi kenaikan harga-harga, terutama harga beras yang naiknya gila-gilaan.
Baca juga : Suara Rakyat, Untuk Siapa?
Masalah-masalah tersebut butuh perhatian serius. Penanganannya perlu diorkestrasi dengan baik dan tepat. Tak bisa sambil lalu atau terkontaminasi pekerjaan politik. Karena, mengurus rakyat bukan pekerjaan sampingan.
Sayangnya, dalam kondisi seperti sekarang, nyaris tidak ada kekuatan yang bisa “mengingatkan” para pejabat. Hanya pejabat itu sendirilah yang bisa mengukur dan merasakan apakah sudah terlalu menomorsatukan politik dan menomorduakan kepentingan rakyat.
Bagi rakyat, urusan perut tentu lebih penting dibanding urusan bagi-bagi kursi. Urusan perut, sangat sakral, seperti amanat UUD, adalah hajat hidup orang banyak. Jadi tanggungjawab negara.
Ini perlu diingatkan dari sekarang, karena biasanya, seusai Pemilu, akan muncul potensi riak-riak perebutan kursi atau jabatan. Bahkan ada yang mengeluarkan ancaman secara politik.
Selain kursi menteri, juga ada kursi komisaris serta posisi-posisi strategis lainnya. Biasanya, kursi dan posisiposisi ini dikaitkan dengan tim sukses (timses) yang dianggap memiliki andil dalam pemenangan Pilpres.
Di tengah “perebutan kursi” tersebut, tampaknya jumlah kursi akan sangat terbatas. Karena, “keberlanjutan” juga bermakna berlanjutnya anggota kabinet yang sekarang.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kemarin dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional misalnya, sudah menyegel satu kursi. Kursi ini tampaknya akan berlanjut ke kabinet 2024-2029.
Bagaimana dengan kursi yang lain? Sepertinya, menteri yang saat pencoblosan Pemilu 14 Februari lalu memberi kode dengan mengenakan pakaian bernuansa hitam, tidak akan berlanjut. Kursi-kursi ini masuk kursi panas dan strategis yang akan diperebutkan.
Baca juga : Indonesia Memilih, Indonesia Menunggu
Namun, bagaimanapun sengitnya perebutan kursi, sekali lagi: jangan menomorduakan rakyat. Jangan korbankan dan khianati rakyat.
Sungguh tidak etis ketika bekas tinta di jari rakyat belum hilang, ketika rakyat disibukkan urusan harga-harga yang melambung, publik sudah disodorkan isu bagi-bagi kursi dan jabatan.
Kembalilah kepada urusan dan kepentingan rakyat. Sibuklah mengurus dan memecahkan persoalan rakyat. Karena, disitulah marwah politik (dan politisi) bertahta.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
