Ekonomi Pulih Belum Merata

 Sebelumnya 
Meski ekonomi dianggap buruk, ternyata penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi masih relatif tinggi, di angka 64 persen. Rinciannya, 13,5 persen responden merasa sangat puas, dan 50,5 persen responden merasa cukup puas. Sedangkan 27,2 persen mengaku kurang puas, 5,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab. “Tapi kalau kita bandingkan dengan survei serupa pada Mei sebelumnya, hasil survei kali ini cenderung stagnan atau sedikit menurun dari 67 persen ke 64 persen,” Djayadi menutup.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira membenarkan hasil survei yang dilakukan LSI itu. Selama ini, kata dia, Sri Mul asal ngeklaim saja soal kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Dari data saja bisa dilihat. Misalnya, kemiskinan menurun ke 9,54 persen per Maret 2022, tapi ketimpangannya naik dari September ke Maret menjadi 0,384.

Baca juga : Desa Digital Kerek Ekonomi Pedesaan

"Ini menunjukkan kecepatan pemulihan kelompok paling bawah dan paling atas semakin tidak berimbang. Orang kaya punya tabungan, tinggal belanja meski harga naik tidak masalah. Sementara kelas bawah jangankan tabungan, untuk bertahan hidup saja sulit," bebernya.

Indikator lain, kesempatan kerja masih belum kembali ke pra pandemi. Kata Bhima, situasi sebenarnya semakin tidak pasti. Ada stagflasi dan resesi ekonomi global. Ini berlaku di sektor komoditas seperti sawit yang banyak mengeluh harga turun tajam beberapa pekan terakhir. 

Baca juga : Plastik Berperan Penting Gerakkan Ekonomi Sirkular

Namun, Peneliti Indef, Sugiyono Madelan membenarkan, bila kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik ketimbang negara lain. Yang akan menjadi persoalan adalah kemampuan bayar bunga utang APBN setelah suku bunga acuan Amerika Serikat naik, dan rupiah melemah.

"Jadi, bukan pada kondisi eksisting saat ini. Melainkan pada triwulan ketiga, keempat, dan tahun 2023. Ketika burden sharing dihentikan dan perang Rusia-Ukraina berlanjut dengan pemberlakuan embargo ekonomi, keuangan, dan persenjataan," terang Sugiyono.

Baca juga : Prabowo Dianggap Kunci Koalisi Pemilu 2024

Menurutnya, Pemerintah perlu meningkatkan anggaran subsidi energi dan nonenergi, menaikkan bantuan sosial untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Reformasi energi dan pangan perlu dilakukan, juga memperbaiki pengendalian laju inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, serta menjaga volatilitas ekstrim pada pasar komoditas.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menganggap ekonomi kita cukup baik, tapi belum maksimal. Catatannya, indikator stabilitas makro cukup baik. Sehingga yang perlu dilakukan Pemerintah adalah optimis dan berhati-hati. "Masih harus terus waspada. Tantangan terbesar adalah ancaman inflasi dan efektivitas subsidi," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.