Dark/Light Mode

Kebijakan EUDR Rugikan Kelapa Sawit Lokal

Amerika Ikuti Langkah Kita Lawan Uni Eropa

Jumat, 26 April 2024 07:01 WIB
Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit.
Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit.

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia punya kekuatan tambahan untuk melawan kebijakan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Amerika Serikat (AS) ikut melawan penerapan peraturan deforestasi Uni Eropa tersebut.

Menteri Koordinator (Men­ko) Bidang Perekonomian Air­langga Hartarto mengungkap­kan, EUDR dinilai merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia, salah satunya kelapa sawit.

Menurut Airlangga, hal terse­but juga berpotensi mengecilkan berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut isu perubahan iklim hingga per­lindungan biodiversity, sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral.

Merespons kondisi tersebut, Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam menyerukan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit dengan adanya EUDR tersebut.

Selain itu, Airlangga menyam­paikan Indonesia bersama Ma­laysia dan Uni Eropa juga telah sepakat membentuk Gugus Tugas Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force on EUDR), guna mengatasi berbagai hal terkait pelaksanaan EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia.

Gugus tugas tersebut juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian terbaik terkait implementasi EUDR.

Baca juga : Pelayanan Di Kelurahan Mesti Meningkat Dong

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit,” tegas Air­langga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Menurut Airlangga, sejalan dengan upaya penolakan yang dilakukan Indonesia dan Malay­sia, dilansir melalui mypalmoil­policy.com, kelompok bipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat di AS juga telah me­nyoroti kebijakan EUDR, yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa.

Penolakan EUDR yang diinisiasi Indonesia dan Malaysia diikuti oleh AS bipartisan.

“Penolakan EUDR terus mendapatkan dukungan dari like-minded countries. Beberapa waktu lalu baik Republik mau­pun Demokrat juga mempertanyakan EUDR. Jadi, like-minded countries terinspirasi apa yang dilakukan Indonesia dan Malay­sia,” ungkap Airlangga.

Airlangga menyampaikan, pe­nundaan implementasi atau pe­rubahan regulasi EUDR juga dini­lai menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini.

Lebih lanjut, pernyataan keberatan terhadap kebijakan EUDR juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian Uni Eropa.

Baca juga : Real Sociedad Vs Real Madrid, Duel Panas Di Stadion Anoeta

Sebelumnya, sebanyak 20 dari 27 menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan EUDR pada Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH).

Selain itu, kebijakan EUDR yang mendapat sorotan dari New York Times dan Financial Times tersebut juga dinilai akan memberikan dampak berupa potensi masalah pada rantai pa­sokan yang berkelanjutan, harga dan pilihan konsumen, hingga dampak bagi petani dan negara pengekspor.

Dengan adanya potensi dampak tersebut, sejumlah pro­dusen pangan dan komoditas mengharapkan adanya pendekatan yang lebih terukur.

Lebih lanjut, Airlangga me­nyampaikan, asosiasi pertanian yang terkemuka di Uni Eropa, Copa Cogeca, juga telah me­nyampaikan saran penundaan implementasi kebijakan EUDR tidak memungkinkan dilaksana­kan. Sebab, waktu penyiapan kerangka kerja yang lebih me­madai tidak dapat diselesaikan hingga batas waktu implemen­tasi kebijakan EUDR tersebut.

Selain sorotan dan kritik yang disampaikan AS dan asosiasi pertanian di Eropa terhadap ke­bijakan EUDR tersebut, gelom­bang kekhawatiran juga diutara­kan oleh berbagai negara seperti India dan Brazil. Serta sejumlah negara lain yang menyampai­kan perhatian serius mengenai tuntutan dari implementasi ke­bijakan EUDR tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan bakal bekerja sama dengan Indonesia untuk memperjuangkan pasar komoditas sawit di Eropa.

Baca juga : Gaji Erik Ten Hag Bakal Disunat

Selama ini komoditas sawit dari kedua negara seperti di­kucilkan di Eropa karena ada Undang-undang Deforestasi.

Menurut Mohamad, Uni Eropa berupaya mengekang masuknya produk sawit ke benua biru. Padahal, sawit menjadi andalan ekonomi bagi Indonesia dan Ma­laysia, khususnya dalam penye­diaan pekerjaan bagi masyarakat di kedua negara.

Mohamad bilang, isu soal penolakan UU Deforestasi yang menjegal produk sawit bakal terus disuarakan negaranya bersama Indonesia.

“Malaysia dan Indonesia mes­ti bersama-sama bersuara untuk kepentingan ekonomi kedua negara,” ungkap Mohamad.

Dia juga menilai, UU De­forestasi yang dibuat Uni Eropa bukan regulasi yang mapan dan beritikad baik. DIR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Jumat, 26 April 2024 dengan judul "Kebijakan EUDR Rugikan Kelapa Sawit Lokal Amerika Ikuti Langkah Kita Lawan Uni Eropa"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.