Dark/Light Mode

Negara Ngutang Ke Bulog 4,5 T

Buwas Waswas

Rabu, 29 Desember 2021 07:30 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (28/12/2021). (Foto: sindonews)
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (28/12/2021). (Foto: sindonews)

 Sebelumnya 
"Sampai saat ini, negara melalui Menteri Keuangan sudah siap membayar. Hanya persoalannya persyaratannya belum tercukupi. Karena ada peraturan menteri yang harusnya diubah. Sampai saat ini belum ada perubahan, jadi itu tidak bisa disalurkan atau dibayar," katanya.

Peneliti Indef Sugiyono Madelan menyebut, kejadian semacam ini bukan pertama kalinya menimpa Bulog. Kepada BUMN lain, Pemerintah pun juga terlambat membayar utang. Khususnya ketika BUMN mendapat penugasan.

Baca juga : Kakao Sumbang Rp 44,5 T Bagi Perekonomian

Apa dampaknya? Kata Sugiyono, hal itu akan mengurangi kemampuan Bulog dalam merealisasikan belanja CBP. Untungnya, kondisi seperti ini tidak otomatis mengganggu stok beras nasional. Karena ketika Pemerintah terlambat memenuhi komitmen dana penugasan, BUMN mencari pinjaman dari perbankan atau sumber yang lainnya yang dapat mereka peroleh.

Dampak dari lambatnya pencairan dana penugasan adalah. naiknya pembiayaan yang dibutuhkan Bulog dan memengaruhi kesehatan keuangan Bulog dibandingkan urusan cadangan beras Pemerintah.

Baca juga : RI, Negara Paling Aktif Gelar Dialog Peradaban

Soal kenapa negara belum bayar utang, ia tidak ingin asal bunyi. Tetapi dugaannya, hal itu erat kaitannya dengan masalah likuiditas keuangan Pemerintah, ketika defisit anggaran ditetapkan semakin besar pada periode pandemi.

"Isu keberlanjutan fiskal memang merupakan masalah APBN yang semakin serius atas semakin tingginya besar defisit APBN. Termasuk pada periode sebelum pandemi sekalipun," terang Sugiyono.

Baca juga : Pemda Wajib Pantau Wisman

Ia menyarankan agar Menkeu lebih taktis dalam memperbaiki masalah keberlanjutan fiskal yang bersifat kronis. Juga memperbaiki kebijakan utang Pemerintah dan utang BUMN dengan jauh lebih berhati-hati. Terutama atas kegencaran penjualan Surat Utang Negara yang sulit diawasi secara seksama penggunaan-penggunannya secara spesifik.

"Kaji kembali, terlalu percaya diri dalam menghitung kemampuan Pemerintah dan BUMN dalam membayar utang yang jatuh tempo. Pemerintah hendaknya tidak mewariskan bom waktu kepada generasi muda," pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.