Jawa Tengah Diguyur Bansos Rp 2 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, nilai bantuan sosial untuk Provinsi Jawa Tengah Tahap I Tahun 2019 mencapai Rp 2 triliun, terdiri dari program keluarga harapa (PKH) sebesar Rp 1,7 triliun untuk 1.449.066 keluarga, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 284 miliar untuk 2.583.813 keluarga.

Khusus Cilacap, bansos tahap I tahun ini mencapai 107 miliar, terdiri dari PKH sebanyak Rp 92 miliar untuk 77.745 keluarga, dan BPNT Rp 15 miliar untuk 141.758 keluarga. “Sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bantuan sosial disalurkan secara non tunai dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang merupakan inovasi sosial 4.0 di mana seluruh bantuan sosial terintegrasi dalam satu kartu dan para KPM dikenalkan sistem perbankan dan transaksi digital,” kata Mensos di Gedung Patra Graha, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kemarin.

Diketahui, PKH merupakan program prioritas pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pada tahun 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp 34,4 triliun dari angka sebelumnya Rp 19,2 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019 skema bantuan PKH yang sebelumnya flat menjadi non-flat/bervariasi.

Baca juga : Danamart Patok Salurkan Rp 200 Miliar Ke UMKM

Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Jumlah bantuan yang diterima KPM bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga.

Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 secara rinci adalah Bantuan Tetap Setiap Keluarga/ Tahun (diterima 1x pada Tahap I) yakni untuk PKH regular Rp 550.000 dan untuk PKH Akses Rp 1.000.000. Kemudian Bantuan Komponen Setiap Jiwa/Tahun (Maksimal 4 orang setiap keluarga).

Untuk ibu hamil Rp 2.400.000, Anak usia dini (0-6 tahun) Rp 2.400.000, Anak SD/ Sederajat Rp 900.000, Anak SMP/Sederajat Rp 1.500.000, Anak SMA/Sederajat Rp 2.000.000, Lanjut Usia 60 Tahun ke atas Rp 2.400.000 dan Penyandang Disabilitas Berat Rp 2.400.000.

Baca juga : Persija Ogah Ngeper Di Kandang Lawan

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk belajar menyusun perencanaan keuangan. Tujuannya, agar dana bansos bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi keluarganya.

“Kalau (uangnya) sudah ditransfer harus ada perencanaannya. Misalnya ambil Rp 800 ribu yang Rp 500 ribu untuk dana pendidikan anak, yang Rp 300 ribu disisihkan untuk mengembangkan usaha,” kata Jokowi di acara yang sama.

Acara pembagian Bansos itu dihadiri sebanyak 1.257 orang, terdiri dari 500 ketua kelompok PKH perwakilan dari 16 kecamatan di Kabupaten Cilacap, 757 KPM PKH yang berasal dari tiga kecamatan yaitu Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Cilacap Selatan, dan 243 SDM PKH dan BPNT. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.