Dark/Light Mode

Pemerintah Pertimbangkan Banyak Aspek

Kebijakan Penanganan Covid Tidak Sembrono

Jumat, 30 Juli 2021 07:10 WIB
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers kebijakan penanganan pandemi secara Virtual, Kamis (29/7/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers kebijakan penanganan pandemi secara Virtual, Kamis (29/7/2021). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

 Sebelumnya 
Ke depan, untuk pengembangan vaksin, anggarannya akan ditambah. Pemerintah mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi Tanah Air. “Semuanya ikut melakukan riset vaksin dan obat-obatan,” terangnya.

Pemerintah juga terus menggenjot testing, tracing dan treatment (3T). Pemerintah memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaksanaan digital tracing dan penggunaan aplikasi Silacak untuk meningkatkan tracing yang akan dilakukan para tracer di daerah.

Digital tracing atau pelacakan digital adalah upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital. Aplikasi ini dihubungkan dan terintegrasi dengan sistem dan database yang ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca juga : Kapolri Kawal Ketat Penyerapan Anggaran Covid-19 Di Daerah

“Nantinya juga menggunakan QR Code untuk melacak data masyarakat yang sudah tervaksinasi dan hasil testing,” tuturnya.

Berdasarkan sejumlah indikator kasus Covid-19 yang dilihat dari jumlah kasus aktif, konfirmasi harian, tingkat kematian, positivity rate dan Bed Occupancy Rate (BOR), sejumlah wilayah di luar Jawa dan Bali masih belum menunjukkan tren penurunan. Pemerintah meningkatkan berbagai upaya untuk mengendalikan laju lonjakan kasus aktif.

Pertama, upaya di hulu, yaitu peningkatan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian, mempercepat vaksinasi di daerah-daerah dengan kasus aktif tertinggi.

Baca juga : Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga Tracer Covid-19 Di Yogyakarta

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, pemerintah melakukan penanganan terkoordinasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Salah satunya mempermudah proses importasinya, jika diperlukan.

Para Kepala Daerah dan Forkopimda (Kapolda, Pangdam, Kajati) juga diminta secara aktif terus bersama-sama mengkoordinasikan berbagai upaya dan langkah konkret di daerah untuk mengendalikan laju kasus Covid-19.

Hal itu akan dijalankan seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang relatif lebih ketat dibandingkan sebelumnya.

Baca juga : Menaker Minta P2K3 Ikut Bantu Kendalikan Pandemi

“Keputusan PPKM yang ketat tidaklah mudah, namun penting untuk dilakukan agar menekan angka penularan Covid-19,” tegas Airlangga. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.