Ganjil-Genap Belum Waktunya Dihidupkan

 Sebelumnya 
Dengan adanya pembatasan, maka kerumunan orang akan berkurang. Kalau kerumunan berkurang, maka potensi penularan juga berkurang. Kalau penularan kecil, maka yang orang yang dirawat di rumah sakit atau meninggal karena Covid-19 bakal semakin sedikit.

“Target pemerintah sekarang dalam penanganan Corona bukan lagi herd immnunity, tapi wabah yang terkendali. Untuk mencapai itu, maka penuluran harus diperkecil. Caranya, lewat PPKM ini,” tegasnya.

Irwan tidak menyalahkan bila dalam penurunan kasus ini, pemerintah mulai melakukan pelonggaran pada sejumlah sektor. Karena hal ini juga sudah diatur dalam aturan yang ada di PPKM. Makanya, dalam PPKM itu, ada levelnya dari 1 sampai 4. Setiap level punya indikator berbeda-beda.

Baca juga : Epidemiolog Sarankan Masyarakat Hentikan Sementara Aktivitas

Namun, pelonggaran yang dilakukan, tentunya harus sangat hati-hati. Jangan sampai pelonggaran bikin kasus melonjak lagi.

“Makanya perlu pengawasan yang ketat untuk mengawasi terkait implementasi dari pelonggaran itu. Misalnya, uji coba pembukaan mall,” ujarnya.

Hal lain yang jadi sorotan Irwan, yakni penerapan ganjil-genap kendaraan bermotor oleh Pemprov DKI dalam PPKM Level 4 ini. Menurutnya, ganjil-genap belum waktunya dihidupkan. Potensi terjadinya penularan kasus antar orang akan tinggi.

Baca juga : Kota Bogor Kembali Terapkan Ganjil Genap Akhir Pekan Ini

Koq bisa? Begini. Dengan penerapan ganjil-genap, orang yang beraktifitas ke kantor akan beralih mengunakan kendaraan umum. Ditambah lagi dengan dibukanya sejumlah mall di Ibu Kota.

“Masyarakat akan kembali gunakan angkutan umum. Padahal, angkutan umum sangat rentan terjadinya penularan kasus. Apalagi di angkot. Jadi harus dipikirkan lagi,” imbuhnya.

Terakhir, Irwan menyorot kebijakan pemerintah yang tidak menyertakan indikator kematian dalam menilai keputusan PPKM. Dia menyarankan, hal itu revisi lagi. Pasalnya, angka kematian merupakan salah satu indikator dalam menentukan seberapa parah kondisi Covid-19 di negara atau wilayah tersebut.

Baca juga : Epidemiolog: Pancasila Modal Besar Hadapi Pandemi

“Kalau alasannya ada masalah data, semua yang berhubungan dengan data Covid di Indonesia, memang ada masalah. Kalau saya bilang jangan nggak dimasukkan, tetap harus masuk. Tapi memang dijelaskan untuk jumlah kematian daerah ini belum terdata sepenuhnya,” pungkasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.