Warga Waswas Ngungsi Di Saat Pandemi Corona

 Sebelumnya 
Tingkatkan Pencegahan Banjir

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, terjadi peningkatan intensitas hujan beberapa tahun belakangan ini. Karena itu, pengendalian dan pencegahan terhadap banjir harus ditingkatkan. Mulai dari dukungan terhadap anggaran, sarana-prasarana, sumber daya manusia, hingga teknologi.

“Tidak bisa (kerja) seperti biasa saja. Apa yang bisa dikerjakan di musim kemarau ini, dikerjakan. Meskipun pandemi Covid-19, kita tetap fokus menyelesaikan persoalan banjir,” jelasnya.

Untuk itu, Riza berharap agar masyarakat mendukung pencegahan banjir dengan cara yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. “Selokan jangan sampai sedimentasinya tinggi. Kalau masyarakat bisa melakukan dua itu saja sangat membantu,” ujarnya.

Saat musim hujan, lanjut Riza, sistem pompa dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditambah jumlahnya untuk mengantisipasi intensitas hujan yang semakin tinggi. “Mudah-mudahan nanti kita akan tambahkan polder atau pompa. Kami mungkin belum bisa menghilangkan banjir sama sekali, tapi mengurangi,” pungkasnya.

Baca juga : KKB Kembali Tembak Dua Warga Sipil Di Papua

Berdasarkan informasi dari Dinas SDA DKI Jakarta, pompa yang dimiliki terdapat di 178 lokasi, dengan 486 unit. Kapasitas pompa tersebut dalam menyedot air bervariasi mulai dari 4.000 hingga 5.000 liter per detik.

Tak hanya itu, terdapat pula Sistem Waduk Pluit yang terdiri dari Rumah Pompa Pasar Ikan seluas 600 hektar (ha), Rumah Pompa Duri (155 ha), dan Rumah Pompa Pluit (1.328 ha). Ketiga sistem rumah pompa tersebut saling terhubung dan melintasi objek-objek vital yang berpotensi banjir.

Di, antaranya adalah Monas dan Istana Negara. Antisipasi 2 Bencana Sekaligus Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga memperkirakan, jika pandemi belum berakhir saat bencana banjir, Pemprov DKI Jakarta akan kerepotan. Sebab, pengungsian rawan menjadi klaster baru penularan Virus Corona.

“Berkaca pada tahun lalu, hujan dengan intensitas tinggi mulai akhir tahun, dan banjir besar awal tahun. Pemprov DKI harus mengantisipasi dua po- tensi itu,” kata Nirwono kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia berharap, untuk penanganan dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta harus menyiagakan pompa yang siap berfungsi dengan maksimal di titik biasa terjadi banjir. “Fokus pada pekerjaan rutin saja karena memang dana semua dialihkan untuk penanganan Covid-19,” imbuhnya.

Baca juga : Polri Gelar Operasi Yustisi Di Wilayah Rawan Penyebaran Corona

Pekerjaan rutin itu, disebutkan Nirwono, pengerukan sungai dan danau agar kapasitas daya tampung bertambah. Membersihkan seluruh salutan air dari sampah dan endapan lumpur. Serta memetakan kawasan rawan banjir untuk mempersiapkan antisipasi evakuasi.

Nirwono menyentil alasan Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan program pencegahan banjir di Jakarta karena fokus penanganan Corona. ‘’Di tengah pandemi pun, sebenarnya program-program pencegahan banjir dapat dilakukan,’’ ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Rencana Induk Trotoar dan Saluran Jaringan Utilitas Terpadu, masih bisa dikerjakan di akhir tahun ini.Hal itu penting, mengingat penyebab banjir antara lain jaringan utilitas yang semrawut.

Selain itu, lanjut Nirwono, Pemprov DKI Bisa segera normalisasi sungai dan saluran air di seluruh wilayah. Pendangkalan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengungkapkan, pendangkalan dan sedimentasi menjadi penyebab banjir di Jalan Bukit Duri, Pancoran Barat, Jatinegara, Kramat Jati, Cililitan, Kali Mookervart, dan Kali Grogol.

Selain pendangkalan akibat sedimentasi, penyempitan karena bangunan liar di bibir saluran juga menjadi faktor penyebab banjir di kawasan tersebut.

Baca juga : Pilkada Banten Dihantui Penularan Virus Corona

“Mulai Minggu depan kita akan jadwalkan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pihak terkait untuk meminta masterplan penanganan banjir, denah sungai mana saja yang sudah dikerjakan (dinormalisasi) dan yang belum. Jadi kami masih terus menggali identifikasi masalah dari mereka,” ungkapnya.

SKPD yang dimaksud adalah Dinas SDA, Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang (Citata), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Zita menambahkan, Pansus juga akan menggandeng akademisi dan ahli perkotaan untuk dimintai pendapat, dan selanjutnya melakukan diskusi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendapatkan solusi bersama.

“Nanti kami berikan rekomendasi terbaik yang objektif, mendetail, menyeluruh, dan tentunya extra ordinary untuk Pemprov DKI dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” tutup Zita. [MRA/FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.