Janji Kampanye Anies Nggak Berjalan Mulus

 Sebelumnya 
Sementara di draf perubahan RPJMD yang disusun oleh Anies, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3.489 unit.

Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya. Selain itu, terdapat pula perbedaan kriteria penghasilan yang bisa menikmati program rusunami.

Pada Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti oleh warga yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan. Namun, di perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp 14 juta per bulan.

Baca juga : Untung, Anies Nggak Ikutan

Sebagai catatan, batas maksimal penghasilan Rp 7 juta tersebut merupakan salah satu program kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Eneng, Pemprov DKI belum memberikan penjelasan mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Dia menduga, lantaran hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 rupiah yang terjual, yaitu hanya 481 unit.

Menurut Eneng, kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi. “Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” kritiknya.

Baca juga : KPK Perpanjang Penahanan Juliari Batubara dan Anak Buahnya

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, sejak awal, program DP 0 rupiah bermasalah dan sulit direalisasikan di lapangan. “Kenapa sulit, karena menyangkut aturan. DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan, misalnya,” ujar Gembong.

Warganet juga heboh soal ketersediaan Rumah DP 0 rupiah ini. Pemilik akun Twitter, @emerson_yunto misalnya. Dia menulis, “Mas @aniesbaswedan kenal dengan Gubernur @DKI- Jakarta nggak? Sebenarnya dia bisa kerja atau mimpin Jakarta nggak sih? Kebangetan banget tuh Gubernur masa ada program yang udah 3 tahun realisasinya baru 0,2 persen. Jika ada waktu tolong nasehatin mas. Suruh kerja yang bener. Nggak usah banyak gaya dan kata-kata.Tx B4.”

Cuitan ini menuai banyak tanggapan. Pemilik akun @ Arvla4 membalas @emerson_ yuntho, @aniesbaswedan dan @DKIJakarta. “0 persen. Hahaha, padahal dulu yang jadi jargonnya saat kampanye menyerang dengan angka serapan anggaran. Padahal pembangunan jalan. Nah, sekarang serapan 0. Pembangunan hampir nggak ada, tapi penghargaan berlimpah lho... hahaha,” cuitnya.

Baca juga : Takziah Ke Rumah Duka Korban Banjir, Anies Ajak Warga Peduli Dan Waspada

Kemudian, akun @erickeman menanggapi. “Ini capaian fisik atau penggunaan anggaran? Jangan-jangan anggarannya malah sudah habis belum jadi apa-apa,” kicaunya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko mengaku, pihaknya sudah membangun 882 unit rumah susun yang dibayar dengan skema DP 0 rupiah di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 780 unit yang dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, dan sisanya merupakan hasil kerja sama Perum Perumnas.

Sementara, rumah DP 0 rupiah yang sudah terjual sebanyak 681 unit hunian. “Iya, benar, itu berdasarkan data 5 Maret 2021,” ujar Sarjoko, Sabtu (13/3).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.