Di Pulau Terpencil dan Berhantu Aja Sekalian

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana membuat lapas di pulau terpencil untuk para narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Hal ini dilakukan menyusul kebiasaan napi jalan-jalan keluar tahanan. Warganet pun mendukung.

Rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di pulau-pulau terpencil diungkapkan Menko Polhukam Wiranto. Lapas tersebut nantinya bukan hanya untuk para koruptor, juga untuk narapidana narkotika dan terorisme. “Sudah ada pemikiran itu (lapas di pulau-pulau terpencil),” kata Wiranto. 

Lapas khusus bagi koruptor, teroris dan bandar narkoba di pulau terpencil, lanjut Wiranto, untuk memberikan efek jera bagi para koruptor, narkoba dan terorisme. Termasuk juga untuk menyiasati persoalan lapas dan rutan yang over kapasitas.

Saat ini, menurutnya, Indonesia mempunyai 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau. Artinya, masih ada 6.000 pulau belum dihuni. “Kita banyak pulau. Kalau di pulau kan nggak bisa cuti nggak bisa ngelayap. Masa mau berenang kan nggak bisa. Karena itu, pemikiran ke sana ada. Cuma masih perlu rencanarencana dukungan lain yang bisa mengarah ke sana,” ucap Wiranto.

Warganet langsung menyambar wacana pembentukan lapas di pulau terpencil ini.

Baca juga : Kepada Koruptor, KPK Tidak Beri Toleransi

Taufiq sangat setuju keinginan pemerintah membuat lapas di pulau terluar atau terpencil untuk para koruptor. Bahkan, dia juga setuju koruptor dihukum mati. “Setuju Pak Wiranto, sambil nunggu revisi KUHAP koruptor dihukum mati,” katanya.

Fadhil Santoso juga mengiyakan wacana pembuatan lapas di pulau terluar. Tujuannya, untuk memberikan efek jera kepada para pejabat yang gemar melakukan praktek korupsi. “Setuju Pak! taruh di pulau yang berhantu sekalian.”

Ardhy Haryanto juga demikian. Dia meminta pemerintah tidak hanya melontarkan wacana tetapi minim realisasi. “Karena nggak ada eksekusi mati bagi koruptor. Pilih saja pulau terpencil plussss berhantu. Biar koruptor pada sadar,” saran Ardhy.

Genjus mengatakan, jika pemerintah mempunyai niat dan tekad yang kuat memberantas korupsi, tidak sulit membuat lapas di pulau terpencil apalagi didukung dengan anggaran yang besar. “Apa sih susahnya buat penjara di daerah terpencil. Tapi harus dijaga oleh swasta. ANS sudah ga bisa dipercaya,” kata dia.

Usep Delianta Prawira juga mendesak pembangunan lapas di pulau terluar dan terpencil disegerakan. Dia mengusulkan Pulau Karimun Jawa. Dia juga menyodorkan lanskap pembangunan lapas. Bikin danau buatan sekililingnya diisi ternak buaya, seluruh area masuk & keluar (kecuali kamar) pasang CCTV terhubung ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Baca juga : Jokowi: Jangan Lecehkan Lembaga Negara

“Tempatin personel dengan gaji khusus dan kasih GSP, kalau mereka mau keluar antar-antar napi koruptor biar bisa dipantau dari Jakarta,” sarannya.

Sementara, Pak-tan tidak sependapat dengan usulan Wiranto. Bukan letak atau lokasi lapasnya yang jadi permasalahan, tapi moral para sipir sampai kalapasnya. “Semuanya perlu dibenahi.”

Mang Ndi mengatakan, tidak perlu jauhjauh buat lapas di pulau terpencil karena biayanya mahal. Dia menyarankan untuk pelaku koruptor keluarganya dimiskinkan saja. “Pelaku, istri dan anak dimiskinkan, semua asset diambil negara, tidak usah tebang pilih aset pribadi atau hasil korupsi, semua ambil saja. Kalau tidak punya harta lagi, nggak mungkin bisa suap-suapan di lapas,” saran Mang Ndi.

Care menganggap lapas di pulau terpencil tidak masuk akal. Dia mempertanyakan perbedaan lapas di pulau terpencil dengan di pusat. “Ini masalah mental kalapas dan para sipir. Orang dipenjara kok bisa kluyuran kayak ayam.”

Karena di lapas permasalahannya mental, Caiyo Anggoro menyarankan pembuatan lapas khusus koruptor yang kewenangannya penuh di bawah naungan KPK. Di manapun tempatnya, kalau masih di bawah naungan Kemenkumham sepertinya akan sama saja.

Baca juga : 22 Mei Diincar Teroris

Far July menegaskan, daripada bikin penjara khusus koruptor, lebih baik hukum mati saja secepatnya.

“Percuma selama masih ada bandrol harganya. Bakalan dibayar berapa pun juga. Sudahlah...bikin aturan hukum mati saja. Beres,” sambung Yudi.widiana.

Yohanes st mempertanyakan kenapa pemerintahan selalu memikirkan pembangunan infrastruktur seperti lapas. Seharusnya, moral aparat penegak hukum dari tingkat bawah sampai dengan menteri yang perlu ditingkatkan dengan pemberian sanksi tegas sampai pemecatan.

“Masa situasi ekonomi yang terpuruk begini masih pikirkan infrakstruktur pembangunan rutan khusus. Sanksi berat dan tegas rasanya cukup untuk menanggulangi para tahanan-tahanan tersebut. Tanpa biaya looo,” pungkasnya.  [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.