Dark/Light Mode

Dana Pemda Rp 200 Triliun Ngendon Di Bank

Nggak Heran, Duit Dipake Jor-joran Pas Akhir Tahun

Sabtu, 18 Juni 2022 06:25 WIB
Ilustrasi, uang rupiah di bank. (Foto : Istimewa).
Ilustrasi, uang rupiah di bank. (Foto : Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lelet. Dana Rp 200 triliun cuma ngendon di bank.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sewot dengan realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sangat minim. Padahal, Pemerintah Pusat secara rutin mentransfer dana ke daerah.

“Pemda lebih suka menar­uh uangnya di bank. Totalnya mencapai Rp 200 triliun. Jadi, ini ironis. Ada resources, ada dananya, tapi nggak bisa dijalankan,” keluh Sri Mulyani.

Baca juga : Pengembangan Industri Baterai IBC Makin Cerah

Sri Mulyani mengungkapkan, belanja Pemda bahkan minus 17 persen pada akhir Mei 2022, dari semula Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun. “Catat, minus 17 persen bukan minus 1 persen, atau 5 persen,” ucapnya.

Kata Sri Mulyani, realisasi be­lanja Rp 223 triliun justru lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai, angkanya mencapai Rp 113 triliun. Dan yang disayang­kan, belanja modal yang pent­ing, untuk peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) angkanya malah kecil. “Hanya Rp 12 triliun,” katanya.

Belanja modal ini pun lebih rendah dibanding tahun lalu sebesar Rp 14 triliun, dan belanja lainnya Rp 44 triliun. Bahkan, dana Rp 200 triliun yang mengendap di bank pada Mei 2022, dicatat Sri, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2021 dan tahun 2020.

Baca juga : Pecah Ban Depan, Pesawat SAS Tergelincir Di Bandara Bilorai Papua

Hingga akhir Mei tahun lalu, dana Pemda yang mengendap hanya Rp 172 triliun, sementara Mei 2020 hanya Rp 165 triliun.

“Dana ngendon di bank ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar. Termasuk penyediaan air bersih di daerah tidak jalan atau mandek. Padahal rakyat masih membu­tuhkan infrastruktur dasar,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, Sri Mulyani melihat, banyak daerah-daerah yang tidak memiliki sarana MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) memad­ai. Selain itu, tingkat kemiskinan di daerah masih tinggi.

Baca juga : Pasien Nggak Layak Isoman Kudu Dipindahkan Ke Isoter

“Begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang ba­yar gaji saja. Apalagi ini seben­tar lagi gaji ke-13. Itu nggak perlu leadership. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan ya tadi, kenapa be­lanja barangnya banyak,” ucap Sri Mulyani.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta Pemda segera melakukan akselerasi realisasi dana daerah. Agar program yang telah direncanakan segera dirasakan nyata oleh masyarakat.

Netizen sedih melihat besarnya dana daerah yang men­gendap di bank. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk membangun jalan, jembatan hingga lampu penerangan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.