Si Bjorka Lebih Sakti Dari Sambo

 Sebelumnya 
“Jangan sampai nanti yang bocor yang rahasia itu. Kita akan membentuk satuan tugas khusus untuk mengidentifikasi semacam ini. Ini menginsipirasi kita untuk lebih waspada,” kata Mahfud, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sehari sebelumnya, usai rapat dengan presiden, Menkominfo Johnny G Plate menyebut dokumen yang beredar adalah data lama dan bersifat umum. Meski begitu, tim lintas dari kementerian lembaga akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam terkait kebocoran dokumen itu.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” ujarnya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, data yang dibocorkan oleh Bjorka itu ada yang valid, ada juga yang tidak. Sayangnya, ia tidak merinci mana data yang valid dan yang tidak. Namun, yang jelas, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder yang memiliki data tersebut untuk mengetahui di mana kebocoran data tersebut.

Baca juga : Prabowo Joget Ojo Dibandingke Di Istana Negara

“Sekarang sedang kami telusuri,” kata Hinsa, di kantornya, Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Kata dia, saat ini, pihaknya sudah berkerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengungkap serangan siber ini. “Bareskrim saya rasa akan bisa menjelaskan karena lebih teknis. Jadi nanti kita tunggu saja karena ini terkait dengan forensik digital dan sebagainya,” ungkapnya.

Perhatian serius pemerintah soal serangan Bjorka dapat dukungan dari wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mendesak pemerintah melakukan audit keamanan data terhadap semua kementerian dan lembaga. Kata dia, aksi yang dilakukan Bjorka memperlihatkan bahwa data yang ada di Indonesia saat ini sudah bukan bocor lagi, tapi jebol.

Politikus PKS ini juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Baca juga : Biden Dan Xi Jinping Mau Kopi Darat Di Bali

“Dengan Undang-undang PDP akan ada kejelasan aturan main bagi pengelola data termasuk kewajiban dan sanksinya dan juga hak subyek data,” kata Sukamta, kemarin.

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono mendorong agar DPR membentuk panitia kerja untuk memperjelas pengelolaan dan penanganan data masyarakat. Menurut dia, ini penting untuk menentukan langkah strategis yang mesti diambil pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data.

Terakhir, ia meminta pemerintah memperbaiki dan meningkatkan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah dibajak. “Pemerintah juga bisa aktif merekrut talent-talent baru sehingga bisa membuat sistem yang lebih baik ke depannya,” kata Dave, kemarin.

Sementara itu, politisi Gerindra, Fadli Zon langsung menyampaikan kritik. Anggota Komisi I DPR menyoroti kinerja Kominfo dan BSSN ang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan siber nasional.

Baca juga : Ayo Pakai Masker Lagi

“Ini menunjukkan negara kita di dalam konteks dunia siber ini terra incognito atau negara tak bertuan, mudah sekali diretas mudah sekali dibobol, mudah sekali diintervensi, ini persoalan yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri,” pungkasnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.