Dark/Light Mode

Berkaca Lockdown di India dan Malaysia

Pemerintah Harus Jamin Rakyat Miskin Tak Kelaparan

Minggu, 29 Maret 2020 08:02 WIB
Presiden Jokowi yang datang mendadak tanpa rombongan, mengecek stok pangan nasional di Gudang Bulog, Rabu (18/3). Jokowi berkeliling gudang didampingi Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. (Foto: Humas Bulog)
Presiden Jokowi yang datang mendadak tanpa rombongan, mengecek stok pangan nasional di Gudang Bulog, Rabu (18/3). Jokowi berkeliling gudang didampingi Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. (Foto: Humas Bulog)

 Sebelumnya 
Pemerintah India juga dinilai kurang sosialisasi dalam penanganan. Sehingga polisi banyak melakukan kekerasan kepada pelanggar. Video polisi memukuli pelanggar pakai rotan bertebaran di media sosial. Kebijakan ini pun membuat banyak orang memilih eksodus ke kampung halaman masingmasing. Lantaran semua transportasi ditutup, mereka pun berjalan kaki ke kampungnya masing-masing. 

Di Malaysia sedikit lebih baik meski masih menyisakan masalah. Keputusan lockdown membuat pekerja migran asal Indonesia terancam kelaparan. Selain kesulitan mendapatkan makanan, pekerja migran yang tidak bisa pulang ke Indonesia juga sulit memperoleh APD, seperti masker dan beberapa alat kesehatan lainnya. Pekerja Migran Indonesia di Malaysia meminta pemerintah Indonesia memikirkan nasib mereka. 

Baca juga : Percepat Penanganan Covid-19, Pemerintah Perkuat Sistem IT

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan, anjuran menjaga jarak dan tetap di rumah masih belum efektif mengurangi penyebaran virus corona. Salah satu alasannya karena masyarakat cenderung ngeyel dan menyepelekan pandemi ini. 

Menurut dia, jika kondisi penderita corona terus meningkat di atas 30 persen per harinya, mau tidak mau pemerintah harus memutuskan opsi lockdown. Menurutnya, wilayah pertama yang harus dilakukan lockdown adalah DKI Jakarta. Pasalnya, sejauh ini jumlah penderita virus corona paling banyak di Ibu Kota. “Untuk melakukan kebijakan ini dibutuhkan anggaran yang cukup besar,” kata Agus, kemarin. 

Baca juga : Putu Minta Pemerintah Beri Jaminan Tak Ada PHK Massal di Masa Pandemi Covid-19

Sesuai UU Kekarantinaan, konsekuensi karantina adalah semua kebutuhan masyarakat dipenuhi dan ditangani oleh negara, termasuk makanan/minuman setiap orang di kota tersebut. Jangan sampai ada orang miskin kelaparan. 

Kemudian, Gugus Tugas melakukan pembersihan kota dan memastikan tidak ada warga kota yang keluyuran. Untuk itu aparat keamanan harus berpatroli 24 jam untuk menindak masyarakat yang masih berkeliaran di jalan serta menjaga toko kebutuhan seharihari supaya tidak dijarah. 

Baca juga : Seknas Jokowi DKI Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Tangani Corona

Opsi ini membutuhkan anggaran besar. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan hidup warga kota, juga harus membiayai operasional aparat keamanan untuk mengawasi jalannya karantina dan menyiapkan sebanyak mungkin Rumah Sakit Darurat guna menampung warga yang dicurigai terinfeksi atau sudah terinfeksi. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.