Kang Emil : Pelonggaran PSBB Jabar Tunggu Hasil Kajian Komprehensif

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mematangkan strategi anyar setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap berhasil.

Kebijakan yang bakal ditempuh yakni, memberikan relaksasi/pelonggaran PSBB yang memungkinkan masyarakat beraktivitas normal meski tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menegaskan, kebijakan pelonggaran PSBB di Jabar ini nantinya ditentukan oleh tren kasus Covid-19 dan hasil kajian epidemiologi.

Baca juga : Mardani Sebut Kebijakan Melonggarkan PSBB Nyusahin Kepala Daerah

Menurut Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil, ada 63 persen wilayah Jabar yang memungkinkan untuk relaksasi PSBB. Sedangkan 37 persen wilayah lainnya masih perlu diwaspadai karena pergerakan data Covid-19 di daerah tersebut dinilai belum aman.

"Hasil PSBB Jabar, ternyata yang harus diwaspadai 37 persen, sehingga 63 persennya bisa kita relaksasi. Sehingga ekonomi kami bisa normal di 63 persen," kata Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (12/5/20) malam lalu.

Evaluasi satu pekan PSBB tingkat Provinsi Jabar menunjukkan hasil yang positif, merujuk data jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit yang mengalami penurunan. Dari rata-rata 430 pasien pada April menjadi 350 pasien.

Baca juga : Komisi V Khawatir Pelonggaran PSBB Bakal Berdampak Buruk

Tingkat kematian juga dilaporkan turun dari rata-rata tujuh menjadi empat pasien meninggal dunia per hari, sedangkan tingkat kesembuhan naik hampir dua kali lipat. PSBB Jabar diberlakukan pada Rabu (6/5) untuk selama 14 hari.

Emil mengatakan rata-rata penambahan kasus Covid-19 di Jabar memperlihatkan grafik menurun. Jika grafik tersebut konsisten melandai, Pemprov Jabar sudah dapat mengendalikan Covid-19. Dengan begitu, relaksasi dapat dilakukan dan kegiatan ekonomi sudah mulai bisa digerakkan.

"Bulan lalu kasus per hari 40-an. Minggu lalu menjadi 28, sekarang 21. Kalau minggu depan konsisten berada di bawah 20, kami akan mendefinisikan (Covid-19, red.) terkendali, sehingga tinggal di-'testing' dan dilacak. Ekonomi pun berjalan dengan jaga jarak dan protokol kesehatan," ujarnya.

Baca juga : Tak Setuju Pelonggaran PSBB, Syarief Hasan Tagih Konsistensi Pemerintah Perangi Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Berli Hamdani menegaskan, kebijakan relaksasi pembatasan sosial harus diterapkan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Karena itu, Pemda Provinsi Jabar terus mengkaji semua aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial.

"Pemda Provinsi Jabar sedang mengerahkan dan menampung pendapat dan kajian para ahli dari berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa disampaikan," katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.