Dark/Light Mode
Sebelumnya
Untuk masyarakat, Jokowi juga meminta menyebarkan informasi ini. “Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberitahu, tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat Kantor Pos," sambung Jokowi.
Jokowi juga meminta para gubernur di daerah ikut mengawal proses penyaluran bansos. "Agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi, diawasi. Tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," ucap Jokowi.
Sementara, Tri Rismaharini menjelaskan soal detail penyaluran bansos. Pertama, bantuan ini akan disalurkan ke 10 juta keluarga dalam PKH dengan anggaran sekitar Rp 28,7 triliun. Nantinya, bansos akan diberikan setiap tiga bulan, yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober.
Baca juga : Sekolah Bintang Madani Siap Bersaing Di Era Globalisasi
Kedua, pemerintah melanjutkan Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta keluarga. Anggarannya cukup fantastis, sebesar Rp 45,12 triliun.
Ketiga, bantuan tunai dengan target penerima 10 juta keluarga. Bantuan ini mendapat alokasi anggaran Rp 12 triliun di 24 provinsi di seluruh Indonesia.
Risma juga menjelaskan, bantuan tunai Rp 300 ribu per bulan per KK diberikan ke masyarakat kurang mampu di luar penerima PKH dan Kartu Sembako. Pemberian tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembelian kebutuhan pokok atau keperluan lain yang bermanfaat menghadapi pandemi Covid-19.
Apa pesan di balik ucapan Jokowi soal tak ada potongan bansos yang diulang-ulang itu? Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, Jokowi masih trauma dengan ulah nakal Juliari yang memotong bansos sembako Rp 10 ribu per paket.
Jokowi mengulang-ulang ucapan itu agar ulah nakal seperti yang dilakukan Juliari tidak terjadi lagi. "Presiden mau kirim pesan ke masyarakat bahwa perintah Presiden sebetulnya jelas, jangan dikorupsi. Kalau ada kasus korupsi, itu penyimpangan dari perintah Presiden," ulas Qodari saat dihubungi, tadi malam.
Menurut dia, bantuan tunai menjadi solusi yang menjanjikan. Selain mengurangi potensi korupsi, instrumen ini juga dianggap lebih baik untuk menggerakkan ekonomi.
Baca juga : Bamsoet: Jangan Beri Ruang Spekulasi Jual-Beli Vaksin Corona
Pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyatakan hal serupa. Dia menilai, pernyataan Jokowi yang diulang-ulang itu karena masih tidak menyangka dana bansos dikorupsi. Apalagi tersangkanya merupakan koleganya di PDIP. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
