Dark/Light Mode
Sebelumnya
Menurut SBY, jumlah utang saat ini sangat tinggi, sehingga tidak aman. Persoalannya, bukan meningkatnya rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Melainkan beban terhadap APBN yang akhirnya membatasi ruang gerak ekonomi.
Eks Ketum Demokrat ini mengingatkan, perekonomian akan sangat terbebani jika 40 persen porsi belanja negara digunakan untuk bayar cicilan dan bunga utang. Sebab, porsi untuk belanja pegawai dan belanja rutin jadi sangat terbatas. Lalu, berapa yang tersisa untuk belanja modal dan membiayai pembangunan.
Baca juga : Akses Bandara Kertajati Dukung Ekonomi Baru Jawa Barat
“Jadi, jangan hanya berlindung pada persentase debt-to-GDP ratio yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya terletak pada kemampuan pemerintah untuk membayar utang itu yang dirasakan sangat mencekik,” kritik SBY.
Lantas apa sarannya? Kata dia, yang paling gampang adalah memangkas defisit anggaran. “Kalau tahu penerimaan negara jauh berkurang, karena pemasukan dari pajak terjun bebas, ya kendalikan pembelanjaan negara,” ujar lulusan akademi militer tahun 1973 ini.
Baca juga : Digelar Virtual, Mukernas PP Pertina Tetapkan Pelaksanaan Munas
Bapak 2 anak ini meminta pemerintah disiplin, dan berani menunda proyek strategis. Menurutnya, jangan karena ada Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona, pemerintah tak pandai menentukan berapa besar defisit yang aman dalam APBN.
SBY juga mengingatkan masalah yang terjadi di tahun 1960. Saat itu, perekonomian Indonesia berada di titik terendah. Alasannya klasik, karena pemerintah tidak pandai mengontrol belanja negara. “Seperti pepatah: besar pasak daripada tiang. Meskipun waktu itu cara menutup defisit selain menambah utang juga dilakukan pencetakan uang dalam jumlah yang besar, ekonomi Indonesia tak dapat diselamatkan,” tukasnya.
Baca juga : Pusat Ekonomi Baru Di Natuna Mulai Dibangun
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengomentari pandangan yang disampaikan SBY.
Dia menilai apa yang disampaikan SBY itu hanya mengkritisi bagian luarnya saja. Padahal, masih ada persoalan yang lebih serius. Salah satunya, pemerintah ngebet melanjutkan proyek infrastruktur. Kenapa demikian? Karena terikat komitmen perjanjian utang, khususnya dengan investasi asing yang berasal dari China. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
