Dihujat Dulu, Baru Tobat

 Sebelumnya 
Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor dan Wakilnya Oloan Paniaran Nababan juga baru beli mobil dinas baru. Uang yang dihabiskan mencapai Rp 2,6 miliar. Mobil untuk bupatinya seharga Rp 1,9 miliar, sedangkan wakil bupati senilai Rp 750 juta.

Duit miliaran rupiah itu, tak cuma bisa buat beli mobil dinas. Di Sulawesi Selatan (Sulsel), duit segitu bisa dihabiskan buat beliin baju dinas untuk 85 anggota DPRD nya. Tepatnya Rp 935 juta. Hampir Rp 1 miliar. Tapi belum diketahui, apa merk bahan bajunya.

Pejabat di Aceh juga tak kalah ngeselin. Di tengah pandemi, mereka masih sempat-sempatnya beli gadget mahal dengan uang rakyat. Sebagaimana tertera dalam situs LPSE Aceh, ada 4 unit ponsel, merk Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128 GB dianggarkan dalam APBA tahun 2021 senilai Rp 81,9 juta.

Baca juga : Belum Tahu Lawan Perdananya Di Liga 1, Borneo FC: Harus Siap

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menyayangkan sikap pejabat pemerintah yang masih bisa foya-foya dan pamer kemewahan di tengah pandemi, dengan uang rakyat. “Kalau di PP Nomor 109 Tahun 2000, memang itu hak dan dibolehkan. Tapi, bisa menolak. Pejabat yang dipilih oleh rakyat harusnya punya sense of crisis dong, di tengah situasi sulit saat ini,” kata Trubus kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ia mencontohkan sikap Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menolak membeli mobil dinas baru. Jatah anggaran mobil baru itu dialihkan untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Contoh sikap yang baik juga ditunjukkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Menantu Presiden Jokowi itu memilih menghapus anggaran mobil dinas baru dari APBD Kota Medan. Bobby memilih, mengalihkan anggaran mobil dinas itu untuk membeli ambulance.

Baca juga : KSP: Negara Selalu Hadir Bantu Panti Sosial Saat Pandemi

Nantinya, ambulance akan dibagikan kepada masing-masing kecamatan atau Puskesmas di Kota Medan. Dengan adanya ambulance, maka proses vaksinasi door to door ke rumah warga, bisa lebih cepat dilakukan.

Lolosnya anggaran untuk belanja barang mewah ini, sebut Trubus, tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan dan budgeting di legislatif. Kementerian Dalam Negeri, harusnya mempelototin belanja yang di luar kepantasan itu.

Apalagi, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Nomor 21 tahun 2021 agar memprioritaskan anggaran daerah untuk bantuan sosial dan penanganan Covid-19. Soal ini dipertegas kembali dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Jawa-Bali.

Baca juga : Partai Bintang Mercy Gelar Bulan Bakti

“Menurut saya memang kembali pada krakter kepemimpinannya. Kalau dia punya sense of krisis pasti dia memamahi. Jangan dihujat dulu, baru tobat kemudian,” pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.