Dark/Light Mode

Banyak Provinsi Belum Update Data Corona

Giliran Pilkada Bisa Cepat, Pas Pandemi Kok Lemot...

Jumat, 10 September 2021 06:10 WIB
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Istimewa).
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Istimewa).

 Sebelumnya 
Nadia menambahkan, terkait penggunaan tempat tidur, tak ada provinsi yang melaporkan Bed Occupancy Rate (BOR) di atas 80 persen. Kendati begitu, dia meminta provinsi yang masih mempunyai insidensi atau angka kema­tian di level tiga dan empat secara nasional, tetap harus menaruh perhatian lebih.

Namun Netizen menyayangkan masih banyak provinsi yang lambat melaporkan data kasus aktif Covid-19. Padahal, cepatnya pelaporan data kasus sangat bermanfaat untuk meningkat­kan kewaspadaan dan pengambilan kebijakan penanganan pandemi.

Baca juga : Cepat Pulih Indonesiaku...

Akun @drpriono1 mengungkapkan, lam­batnya pelaporan data kasus aktif ini sudah diketahui tim pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) sejak tahun lalu. Sayangnya, kata dia, tidak didengar, apalagi diperbaiki. “Statistik pandemi memang amburadul Pak @jokowi,” ujarnya.

“Lebih tepatnya semua data berantakan. Giliran ada pemilu/pilkada data sudah tersistem dengan cepat. Tapi masalah pandemi mendadak lemot, amnesia, kacau, sakit perut. Berdoa saja akhir tahun tidak muncul varian baru di Indonesia,” kata @jempolbunting.

Baca juga : Kasus Corona Di Negeri Jiran Terus Cetak Rekor

Akun @pradanahafid menduga, keterlam­batan pembaruan data kasus aktif Covid-19 terjadi karena banyak daerah bernafsu untuk segera menurunkan level pandemi. Padahal, ka­ta dia, realitasnya jumlah masyarakat terpapar virus Corona kian bertambah. “Bahkan, terka­dang sampai manipulasi data,” ungkapnya.

Menurut @pompomanddash, fenomena ban­yaknya daerah yang lambat melaporkan data kasus aktif Covid-19, ada yang ditutup-tutupi. Karena, biasanya kalau orang meninggal, pasti kelurahan akan memberikan surat keterangan kematian kematian. “Dan itu diinput di sistem Disdukcapil,” ujarnya.

Baca juga : Pentingnya Koordinasi Pemda Dengan Desa Cegah Yang Mudik

Akun @arief_indriadi menyayangkan buda­ya malas ini terjadi saat penanganan Covid-19. Kata dia, sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, paling malas mengurusi, memper­baiki dan menghimpun data. “Walaupun itu sudah tugasnya, apalagi tidak ada duitnya,” katanya. Salah satu nakes, @putryadv men­gaku kesal dijadikan kambing hitam dalam permasalahan keterlambatan pembaruan data kasus aktif Covid-19. Dia mengaku, pihaknya sudah melaporkan kasus aktif tepat waktu. “Entah di mana salahnya, kami-kami realtime melaporkan kasus dan termasuk kematian,” ungkap @putryadv. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.