Isu Presiden Sampai 2027 Jadi Tutup Buku

 Sebelumnya 
Agar tidak terjadi irisan dengan Pilkada, dia menyarankan, masa kampanye Pilkada dibikin minimalis. Cukup 45 hari, dengan pertimbangan pandemi Covid-19. Lalu kampanye Pileg dan Pilpres cukup 3 bulan.

Karena masih tarik ulur, politisi PDIP itu meminta, pemerintah dan DPR kembali melakukan konsinyering. “Belum ada keputusan. Tapi antara pemerintah dengan DPR hampir ketemu. Pemerintah bulan 4 kita bulan 5,” tandasnya.

Sementara anggota Komisi II DPR, Luqman Hakim meminta ada jarak antara Pemilu dan Pilkada. Jika Pemilu digelar April waktunya sangat mepet dengan Pilkada.

Baca juga : Tito Buyarkan Wacana Jokowi Sampai 2027

Luqman, menduga pemerintah belum mempertimbangkan pentingnya jarak waktu antara pengesahan hasil Pemilu dengan tahapan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD yang paling lambat harus dilaksanakan Agustus 2024.

Dia meminta, Kemendagri dan KPU segera memutuskan jadwal Pemilu. Menurut Luqman, lambatnya penetapan penyelenggaraan pencoblosan bisa berdampak pada tahapan pemilu. Apalagi berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR, tahapan pemilu harus sudah dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara.

Sementara, Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Hendra Setyawan mengatakan, pemerintah dan penyelenggara pemilu melanggar konstitusi jika jadwal ajang demokrasi lima tahunan itu dimajukan atau dimundurkan.

Baca juga : Parpol Dianggap Gagal Bikin Rakyat Jatuh Cinta

Hendra menyarankan seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk tidak mengubah pelaksanaan pemilu sesuai konstitusi. Hal itu sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 yang menyebut bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali.

“Dalam artian 12 bulan dikali 5. Kalau periode lalu dilaksanakan April tanggal 9, pada 2024 juga dilaksanakan April,” kata Hendra.

Terlepas soal tarik ulur jadwal pemilu, kepastian sikap Jokowi soal jadwal Pemilu 2024, menurut pengamat politik Adi Prayitno, harusnya wacana perpanjangan jabatan presiden sudah almarhum.

Baca juga : Jokowi Sebut PPKM Mikro Di Daerah Masih Sporadis

“Mestinya wacana presiden 3 periode sudah almarmum. Apalagi yang mau dipaksain. Presiden udah beberapa kali ngomong. Nggak boleh lagi ada yang coba gerilya untuk maksa presiden maju lagi 3 periode,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia kepada Rakyat Merdeka tadi malam. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.