BPKH Bukan Sekadar Kasir Pembiayaan Haji

 Sebelumnya 
Pihaknya berharap BPKH bisa lebih berpartisipasi dalam skema pembiayaan haji yang lebih rasional. Sebab yang ter­jadi hari ini, BPKH sekadar kasir bagi Kemenag untuk pem­biayaan haji. Padahal di dalam­nya, BPKH melakukan upaya konstruktif dalam skema pembiayaan haji.

“Jujur saja kita butuh orang yang bisa naksir harga Maktab itu berapa, bagaimana speknya, begitu juga di Armuza, transpor­tasi, kemudian penerbangan dan sebagainya. Saya rasa BPKH harus memiliki kemampuan seperti itu sehingga bisa menam­bal ulang apa yang tidak dimiliki Kemenag,” harapnya.

Politisi asal Jawa Barat ini menuturkan, fraksinya (FPKB) menyetujui Renstra BPKH Ta­hun 2022-2027 dan RKT BPKH 2024.

Baca juga : Indodata: Semua Komponen Kudu Bersatu Lanjutkan Agenda Kebangsaan

Diharapkan, dalam meng­hadapi tantangan yang semakin berat dalam pelaksanaan haji tahun mendatang, BPKH dapat tampil sesuai dengan motonya menjadi lembaga keuangan haji terbaik di dunia.

Anggota Komisi VIII DPR Mochamad Hasbi Asyidiki Jaya­baya menambahkan, fraksinya (FPDIP) menyetujui Renstra dan visi misi BPKH. Walau demikian, dia mendorong agar BPKH dapat lebih cepat merealisasikan kemaslahatan dari manfaat dana haji di tahun 2024.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR John Kenedi Azis bilang, sebenarnya Komisi VIII DPR telah beberapa kali mem­bahas persetujuan Renstra ini bersama BPKH. Adapun dalam rapat kerja kali ini, BPKH me­minta persetujuan ke Komisi VIII DPR terhadap tiga hal.

Baca juga : Kinerja Melesat, BSI Bakal Bagikan Dividen Ke Pemegang Saham

Pertama, pesetujuan dokumen rencana strategis BPKH 2022-2027 dan RKT 2024 beserta tar­get keuangan haji yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut.

Kedua, anggaran operasional BPKH tahun 2024 sebesar Rp 476 miliar.

“Kalau saya tidak salah ten­tang anggaran operasional ini, dari 3,86 persen naik jadi 4,75 persen. Anggaran yang Rp 476 miliar ini, dua kali lipat dari pagu mitra kerja Komisi VIII DPR yakni Kementerian Pem­berdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Besar sekali,” ungkapnya

Baca juga : KPK-MK Semoga Kembali Dipercaya

Ketiga, persetujuan atas anggaran alokasi rekening vir­tual account jemaah sebesar Rp 2,3 triliun. “Ini kalau kita setujui, berapa per jemaah, 400 ribu, 300 ribu per tahun atau berapa? Sebab yang kita tahu tempo hari itu sekitar 300 ribuan per tahun,” jelasnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa 5/12/2023 dengan judul Komponen Ongkos Haji Belum Rasional, BPKH Bukan Sekadar Kasir Pembiayaan Haji

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.