Dark/Light Mode

Pesta Demokrasi Di Tengah Pandemi

Komisi II: Syukur, Tidak Ada Klaster Baru Pilkada Serentak

Minggu, 24 Januari 2021 07:17 WIB
Kasus Corona di Pilkada 2020/Ilustrasi (Kartun: Mice)
Kasus Corona di Pilkada 2020/Ilustrasi (Kartun: Mice)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi II DPR mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Kekhawatiran bakal terjadi klaster Covid-19 tidak terbukti. Hal ini tidak lepas dari sosialisasi gencar yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Pak Menteri, Profesor, Jenderal yang saya hormati. Sudah Profesor, Jenderal lagi. Luar biasa Pak Tito (Karnavian) ini,” kata anggota Komisi II DPR Elnino M Husein Mohi dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, kemarin. 

Baca juga : Di Tengah Pandemi, Kinerja BP Jamsostek Tetap Kinclong

Elnino menyampaikan, hajatan demokrasi di 270 wilayah ini bisa tetap dilaksanakan di situasi yang serba sulit akibat pandemi Covid-19. Namun, dalam pelaksanaannya justru banyak peraturan oleh penyelenggara pemilu yang malah menguntungkan pasangan petahana. 

“Kontender (penantang incumbent) agak sulit menyampaikan visi misi ke pemilih. Banyak dari mereka kurang kreatif menyampaikan pesan-pesan politik. Ini menguntungkan incumbent yang sudah lama di pikiran masyarakat dan lain-lain,” katanya. 

Baca juga : Demokrat Tolak Wacana Pilkada Dan Pemilu Serentak

Dia lalu menyoroti tingginya tingkat pelanggaran yang diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sepanjang pelaksanaan pilkada, DKPP menerima 1.046 pengaduan dan menindaklanjuti 596 pengaduan. Dalam putusannya, DKPP memberhentikan secara tetap 32 penyelenggara pemilu di daerah (KPU dan Bawaslu daerah) dan memberhentikan 14 orang dari posisi ketua. 

Ada pun yang divonis berhenti sementara 3 orang, teguran tertulis 224 orang. Di satu sisi, DKPP merehabilitasi 323 penyelenggara daerah dari semua tuduhan. Masih tingginya pelanggaran etik penyelenggara pemilu lebih kepada persoalan di KPU dan Bawaslu Pusat. 

Baca juga : KPU Gunung Kidul Klaim, Tak Ada Klaster Pilkada 2020

“Saya pernah jadi KPU daerah dan menurut saya penyakitnya sampai sekarang masih sama. Penyakitnya itu bukan di daerah tapi di pusat,” katanya. 

Anggota Komisi II Junimart Girsang juga memberikan apresiasi kepada penyelenggara pilkada, lebih khusus kepada Mendagri Tito dan jajaran yang gencar melakukan sosialisasi kepada kepala daerah untuk menerapkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 selama Pilkada. “Terima kasih Pak Mendagri. Semoga Kemendagri semakin jaya seperti (semboyan) tentara,” kata Junimart. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.