Dark/Light Mode

Balik Ke Barisan Penjaga Marwah Demokrasi

PAN Manut Arahan Jokowi

Minggu, 24 April 2022 08:00 WIB
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. (Foto: Dok. DPR)
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. (Foto: Dok. DPR)

 Sebelumnya 
“Hal yang positif telah dilakukan oleh PAN. PAN telah move on dan telah on the track dengan mengikuti arahan Presiden soal penundaan Pemilu,” ujar Ujang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menganalisa, partai pendukung perpanjangan masa jabatan akan memiliki dampak negatif di Pemilu 2024. Selain terbangun narasi tidak sejalan dengan demokrasi, juga mendapatkan preseden buruk dari masyarakat yang ramai menolaknya.

Apalagi, katanya, PAN mencoba menunjukkan diri siap berkontestasi di Pemilu 2024. Partai politik, memang seharusnya kapanpun siap menghadapi pesta demokrasi. Terlebih, partai ini tentu tidak ingin ditinggalkan pengikutnya, seperti keluarga besar Muhammadiyah.

Baca juga : Herman Khaeron Minta Demokrat Jatim Langsung Tancap Gas

Pun, Ujang juga menilai upaya ini sebagai wujud konsistensi partai koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi. Partai ini, sempat mendapatkan sindiran dari berbagai pihak, tidak kunjung mendapatkan posisi menteri setelah masuk paling buncit sebagai partai koalisi Jokowi.

“PAN sebagai kawan koalisi Jokowi tentu akan ikut dan manut atas arahan Presiden. Ketika Presiden minta stop wacana penundaan Pemilu, PAN “samina wa athona”,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan Pemilu serentak untuk Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hal itu, disampaikan Presiden saat Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor yang disiarkan di jejaring YouTube, pekan lalu.

Baca juga : Syarief Hasan Bandingkan Keberhasilan Pembangunan SBY & Jokowi

“Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Jokowi.

Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode,” tambahnya.

Baca juga : Ketum Partai Garuda Harap Demokrasi Bawa Kemajuan Bangsa

Presiden mengamini, wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghangat. Namun, Jokowi berharap jangan sampai masyarakat terprovokasi kepentingan politik yang tidak bermanfaat. “Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024,” ungkap Presiden. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.