Dark/Light Mode
Sebelumnya
Upaya-upaya ilegal itu misalnya; jual beli jabatan, jual beli izin usaha, suap-menyuap proyek APBD atau APBN, penyelewengan bantuan sosial, dana hibah, sampai kongkalikong yang melibatkan dana atau uang negara yang sangat besar.
Pintu-pintu potensi penyelewengan ini perlu mendapat perhatian ekstra dari lembaga hukum seperti KPK atau Kejagung.
Baca juga : Pilpres 2024 Ikut Pola Filipina?
Kementerian Keuangan juga perlu bekerja ekstra keras terutama mengawasi “pembagian” bansos dan dana hibah. Kemendagri untuk dana desa.
Ini perlu mendapat perhatian serius. Karena, pengalaman sebelumnya, menjelang pemilu, ada saja kasus-kasus besar yang muncul. Kasus-kasus korupsi politik itu bisa melibatkan banyak pihak.
Baca juga : Marcos, "Enak Zamanku Tho"
Sangat memprihatinkan kalau ada yang terlibat kasus tapi lolos menjadi wakil rakyat. Tentu, ini sangat berisiko. Seperti membesarkan penembak jitu atau sniper yang akan berburu di kebun binatang. Mereka sudah tahu celah dan seluk beluknya. Tinggal tembak. Dapat. Minim kontrol pula.
Karena itu, jangan hanya fokus ke Pilpres. Pemilu legislatif juga sangat penting. Para wakil rakyat perlu di-upgrade, jangan “begitu-begitu saja” dari pemilu ke pemilu.
Baca juga : 24, Mencari "Orang Kuat"
Percuma kalau presidennya hebat kalau wakil rakyatnya loyo, atau sebaliknya. Dua-duanya harus berkualitas ekstra-super. Karena, bangsa berpenduduk 273 juta ini harus naik kelas. Melompat berkali-kali, jauh ke depan. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
