Daripada Wajibkan ASN Nonton, PSI Lebih Setuju Tiket MotoGP Didiskon

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkritisi kabar bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB diwajibkan membeli tiket MotorGP. Menurut Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama, tidak semua orang senang dengan balap MotorGP.

"Tidak perlu dimobilisasi dari pejabat publik. Tidak boleh dipaksakan. Bahwa ini adalah program Pemerintah yang harus sama-sama kita sukseskan, kami setuju. Tapi, tidak dengan cara paksa," ucap Dian, Rabu (2/3).

Baca juga : Kampanyekan Shopee Mantul Sale, Martabak Mertua Hadirkan Promo Diskon

Menurut Dian, para ASN juga banyak yang sekaligus adalah ibu rumah tangga, yang saat ini sedang memikirkan kenaikan harga minyak goreng, tahu tempe, dan beras. Jadi, beban mereka tidak boleh ditambah dengan wajib nonton MotoGP.

Dian melanjutkan, pihaknya mendukung penuh jika ada upaya-upaya negosiasi yang dilakukan Pemprov NTB untuk mendapatkan diskon atas harga tiket yang lebih besar lagi bagi ASN dan masyarakat NTB secara luas. "Rakyat NTB sebagai tuan rumah jangan sampai menjadi tamu di acara yang digelar di tanah mereka sendir. Bagus kalau rakyat NTB dapat diskon khusuk," usulanya.

Baca juga : Dukung Kendaraan Listrik, PLN Pilih Gesit Jadi Motor Operasional

Sebelumnya, Sekda NTB Lalu Gita Aria mengatakan, ASN di daerahnya bakal diwajibkan membeli tiket MotoGP Mandalika. Lalu menerangkan, Pemprov NTB tengah berusaha untuk meningkatkan penjualan tiket. Sebab, per 20 Februari 2022, penjualan tiket baru sekitar 21 ribu. Pemprov NTB tengah menggenjot penjualan hingga 35 ribu tiket.

"Sebanyak 35 ribu potong tiket ini kemudian kita lakukan mapping kami distribusikan 10 klaster penjualan di NTB. Pemprov NTB kepada ASN-nya diwajibkan membeli 4 ribu tiket. Untuk Bupati dan Wali Lota se-NTB sebanyak 16 ribu tiket," ucapnya, saat Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 secara virtual, Selasa (1/3).

Baca juga : Waspada Penipuan Lelang Online, Ini Tips Dari Pegadaian

Kemudian, lanjut dia, klaster Kapolda, Kapolres, NTB 2 ribu tiket. Danrem, Danlanal, Danlanud NTB 2 ribu tiket. Instansi vertikal daerah 2 ribu tiket. Klaster BUMN dan Perbankan 2.500 tiket. Asosiasi profesi 2 ribu tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, serta ustaz dan santri 500 tiket. "Masyarakat umum 1.500 tiket. Jumlah tiket 35 ribu tiket," kata Lalu.

Lalu menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan konsolidasi. Diharapkan dari dukungan klaster ini, termasuk dalam konteks penjualan tiket, mencapai target 35 ribu tiket. Lalu menyampaikan, permasalahan terbesar bagi Pemprov NTB adalah bagaimana melakukan penjualan tiket dan mobilisasi penonton. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.