Menko Luhut Mau Permak 75 Ribu Hektare Mangrove

 Sebelumnya 
Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Satyawan Pudyatmoko menjelaskan, per­soalan pengelolaan mangrove hampir serupa dengan gambut karena melibatkan tanggung jawab dari banyak pihak.

Satyawan menilai, jika Rancangan Peraturan Pemerintahtentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPP PPEM) sudah disahkan, pengelolaannya bisa melibatkan antar pemangku kepentingan.

Baca juga : Pemilu 2024 Terburuk Pasca Era Reformasi

Menurutnya, telah dilaku­kan banyak pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk se­makin mematangkan substansi RPP PPEM. Namun, dia tidak memastikan target waktu regu­lasi tersebut dapat disahkan.

“Kami masih melakukan konsultasi publik dengan ber­bagai pihak. Proses diskusi RPP PPEM akan terus berjalan dengan menerima aspirasi ber­bagai pihak agar hasilnya dapat berkeadilan pada pengelolaan ekosistem mangrove ini,” ung­kapnya.

Baca juga : Wali Kota Madiun Siap Tempur Lagi Di Pilkada

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Parid Ridwanuddin menilai, RPP PPEM sejauh ini disusun belum benar-benar untuk melindungi keberadaan mangrove dan ma­syarakat pesisir.

“Sebaliknya, RPP ini mem­perlihatkan Pemerintah ingin melakukan kampanye ke dunia internasional, dengan tujuan mendapatkan pendanaan iklim,” katanya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa 27/2/2024 dengan judul Bumi Makin Panas, Menko Luhut Mau Permak 75 Ribu Hektare Mangrove      

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.