Trump Digugat Jaksa New York

RM.id  Rakyat Merdeka - Kurang dari 100 hari lagi Amerika Serikat (AS) bakal menentukan siapa yang akan menjadi presiden mereka yang ke-46. Pilpres 3 November nanti diprediksi akan dilaksanakan dengan bantuan layanan pos nasional AS.

Berbagai langkah kesiapan logistik dilakukan. Namun, Presiden Donald Trump disebut telah menghambat upaya pengiriman logistik pilpres ke sejumlah wilayah.

Kepala Kejaksaan Negara Bagian New York, Letitia James baru saja menggugat Presiden Trump, karena dinilai menghambat pengiriman logistik pemilu serta mempersulit warga AS akibat mengubah sistem operasi jasa pos (USPS).

Sejak awal, Trump memang sudah menolak pelaksanaan pilpres dengan pos dengan alasan akan sangat mudah dimanipulasi. Padahal, pengumpulan suara via pos bukanlah hal asing dalam pemilu di negeri Paman Sam.

Baca juga : Perjuangkan Nasib Rupiah, Pengamat Minta PSBB Transisi Disulap Jadi PSBB New Normal

Pemilu via pos juga memastikan keamanan para pemilik suara terhindar dari kemungkinan tertular virus corona. Bukannya mempermudah administrasi USPS, pemerintahan Trump malah mengubah sistem kerja pos, yang dinilai bertujuan menghambat proses pengiriman.

Hal itu yang menjadi fokus gugatan James yang merupakan anggota Partai Demokrat. “Perubahan ini adalah upaya untuk menjalankan agenda politik pribadi Presiden,” kata James melalui Twitter, dilansir Associated Press, Rabu (26/8).

James mendaftarkan gugatan di Pengadilan Federal di Washington D.C. Selain Trump, James juga menggugat USPS dan Kepala USPS, Louis DeJoy.

DeJoy mulanya adalah seorang direktur eksekutif perusahaan dan menjadi penyumbang kampanye Trump. Dia juga dipanggil oleh Kongres dan diminta menjelaskan mengapa banyak penduduk AS mengeluh jasa pengiriman melalui pos saat ini sangat lamban, termasuk logistik pilpres dan pemilu.

Baca juga : Presiden Barca Pastikan Messi Nggak Bakal Hengkang

“Kami berharap hakim bisa menyatakan perbuatannya (Trump) melanggar undang-undang dan meminta supaya segera menghentikan segala bentuk perbuatannya.

Sehingga kami bisa memastikan, logistik pemilu bisa diterima sesuai waktu yang sudah ditentukan komisi pemilihan,” lanjut pernyataan James. Namun DeJoy membantah tuduhan ini.

Dia menjanjikan akan mengerahkan armada pengiriman untuk bekerja lembur, demi memastikan logistik pilpres diterima sesuai jadwal. “Saya tidak melakukan sabotase terhadap pemilu,” kata DeJoy.

Sebelumnya, di hadapan Senat AS, DeJoy menjanjikan, sistem pos di AS siap menyukseskan pilpres. Dia juga berjanji, semua surat suara yang dikirim akan ditangani “dengan aman dan tepat waktu” untuk pemilihan pada November mendatang.

Baca juga : KPK Ajukan Banding Atas Vonis Eks Dirut Jasa Tirta II

Dejoy hadir di hadapan Komite Senat Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan AS pada 21 Agustus lalu. Ini adalah pertama kalinya pemimpin Layanan Pos AS menjawab pertanyaan para anggota parlemen tentang kelambatan surat terkait kebijakan pemotongan biaya, yang membuat kekhawatiran mengenai pengiriman surat suara untuk pemilihan November nanti.

Meski memberi jaminan, DeJoy tidak mengungkapkan rincian rencananya tentang bagaimana memastikan surat suara itu dikirim tepat waktu. Ia hanya mengatakan komitmen kuat dari pihak layanan pos.

“Saya berjanji kami akan sekuat tenaga menyukseskan Pilpres pada November nanti. Saya jamin personel kami siap,” jaminnya. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.