Dark/Light Mode
Sebelumnya
Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat Indonesia dapat lebih waspada terhadap diskriminasi, intoleransi, dan ketidaksetaraan yang mungkin muncul dalam masyarakat. Dengan demikian apa yang bernama prinsip demokrasi dalam Pancasila, menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik lebih nyata terimplementasikan. Dan hal ini menciptakan kesadaran akan pentingnya melibatkan diri dalam pemilihan umum, mengikuti perkembangan politik, dan memahami hak-hak serta tanggung jawab sebagai warga negara.
Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada terhadap perkembangan politik dan berkontribusi pada perubahan yang diinginkan. Maka dari sini pula terkukuhkan persatuan Indonesia. Dalam Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai persatuan dalam Pancasila, jauh lebih waspada terhadap upaya-upaya yang dapat memecah-belah dan mengancam persatuan nasional.
Kemudian Pancasila juga mendorong prinsip keadilan sosial. Masyarakat yang peduli akan keadilan, jelaslah lebih waspada terhadap ketidaksetaraan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial. Mereka dapat menjadi advokat untuk perubahan yang lebih adil dalam masyarakat.
Baca juga : Kewaspadaan Geostrategi Menjelang Pemilu 2024
Bersamaan pula Pancasila menggarisbawahi konsep kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Masyarakat yang memahami konsep ini akan lebih waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pemerintahan. Mereka akan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Untuk memastikan Pancasila benar-benar efektif dalam menjadikan masyarakat lebih waspada, penting bagi pendidikan dan budaya politik untuk mempromosikan pemahaman dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini akan membantu masyarakat untuk menjadi warga negara yang sadar dan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam dinamika sosial dan politik.
Jadi nyatalah bahwa dalam konteks pemilu di Indonesia, paham Khilafah tidak diterima secara luas. Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi sebagai dasar pemerintahan negara, yang memberikan warga negara hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam proses pemilihan umum. Di bawah sistem ini, pemerintah terpilih akan mewakili kepentingan rakyat, dan kebijakan diambil berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku.
Baca juga : Pancasila Memperteguh Sikap Mental Pemimpin
Meskipun paham Khilafah tidak diterima dalam konteks pemilu di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan umum, terlepas dari keyakinan agama atau pandangan politik mereka. Dalam menjalani pemilu, penting untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat yang sehat.
Dengan demikian, pemilu dapat menjadi alat yang efektif untuk menentukan perwakilan rakyat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah mantan Gubernur Lemhannas RI dan mantan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
