Dark/Light Mode

JK: Birokrasi Terhambat Karena Banyak Pejabat Takut Di-Lino-kan

Senin, 8 April 2019 22:57 WIB
Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Anugerah Indonesia Maju 2018-2019 di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (8/4). (Foto: Khairizal Anwar/Rakyat Merdeka)
Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Anugerah Indonesia Maju 2018-2019 di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (8/4). (Foto: Khairizal Anwar/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK kembali menyoroti soal ketakutan dari aparat birokrasi untuk mengambil sebuah langkah atau kebijakan.

JK bercerita, pekan lalu, dia mengunjungi Pelabuhan Batam. Kondisi pelabuhan itu, mirip dengan pelabuhan di Singapura tahun 60-an. “Ada kontainer tapi crane tetap tunggal. Crane aja nggak ada, industri mau dibangun gimana caranya?” tutur JK saat menghadiri Anugerah Indonesia Maju 2018-2019 yang digelar di Ballroom Pullman Hotel, Jakarta, Senin (8/4) malam.

“Saya pun minta bu Rini (Menteri BUMN) untuk membeli crane. Kita ingin pelabuhan Batam dimodernisasi, kita ingin fasilitasi ini,” imbuh Wapres. Namun, Rini Soemarno menolak. Dia baru berani mengambil langkah itu jika ada Keputusan Presiden (Keppres). “Iya, bu Rini bilang, mintain Keppres sama Pak Presiden,” ujar JK.

Baca juga : KPK Pastikan Ada Pejabat Kemenag Yang Bermitra Dengan Rommy

Rupanya, ada ketakutan bahwa langkah pembelian crane itu akan berujung pada masalah hukum seperti yang menimpa eks Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino.

Lino diumumkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Desember 2015. Komisi antirasuah menduga Lino melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) pada tahun 2010.

Menteri Rini, yang hadir dalam acara itu tiba-tiba nyeletuk. “Iya pak, takut di-Lino-kan,” selorohnya disambut tawa hadirin. Menurut JK, hal semacam ini menjadi dilema. Di satu sisi, banyak korupsi. Karena itu dibentuklah KPK. Banyak pejabat-pejabat yang ditangkap atau jadi pesakitan.

Baca juga : Jokowi Minta Kapasitas Terminal Baru Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Ditingkatkan Lagi

“Tidak ada negara di dunia yang 9 menterinya, 19 Gubernurnya masuk penjara. Belum bupati, anggota DPR, DPRD,” beber JK.

Nah, di sisi lain, ini menimbulkan ketakutan bagi para pejabat birokrasi untuk membuat kebijakan atau mengambil keputusan.

“Akibatnya terjadi kelambatan. Mau ambil keputusan harus paraf kiri, paraf kanan. Hal-hal yang kecil-kecil jadi menghambat. Jadi, presiden tiap hari harus teken hal-hal semacam ini. Kalau pak Jokowi tanda tangannya pendek, saya agak panjang, lama pasti,” selorohnya disambut tawa hadirin. [OKT]

Baca juga : Bayi Ketinggalan Di Bandara, Pesawat Balik Lagi

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.