Dark/Light Mode

Bilang Pembangunan Istana Di IKN Rp 2 T Nggak Masuk Akal

Mulut Kang Emil Digoreng Oposisi

Sabtu, 12 Februari 2022 08:34 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto: Tangkapan layar YouTube Akbar Faizal Uncensored).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto: Tangkapan layar YouTube Akbar Faizal Uncensored).

 Sebelumnya 
Menurut mantan Wali Kota Bandung itu, tolak ukur kelayakan hidup (livability) sebuah kota tak diukur dari luasnya. “Makanya saya meyakini kota yang baik yang compact city, jalan kaki dengan suka rela bukan terpaksa,” jelas dia.

Penjabaran Emil mengundang reaksi dari ekonom senior Indef, Faisal Basri. Di akun Twitter pribadinya, @ FaisalBasri mengunggah tautan berita yang isinya kegelisahan Emil terhadap rencana pembangunan Istana Negara di Nusantara yang menyedot keuangan negara senilai Rp 2 triliun.

“Makin banyak keganjilannya,” tulis Faisal Basri.

Baca juga : Jelang Tanding Di Asia Beregu 2022, Ini Harapan Para Atlet Bulutangkis Indonesia

Faisal Basri sendiri merupakan salah satu yang membuat petisi penolakan pemindahan Ibu Kota. Petisi berjudul “Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara” itu diinisiasi oleh 45 tokoh dan sudah ditandatangani lebih dari 21 ribu orang.

Bagaimana tanggapan DPR soal omongan Kang Emil? Anggota Pansus IKN DPR Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, pemerintah mempertimbangkan omongan Kang Emil. Sebab yang ngomong kemahalan itu adalah seseorang yang piawai di bidang kontruksi bangunan.

“Makin banyak yang mengkritisi soal IKN ini tentu baik sebagai kontrol atas rencana besar ini,” tandas Hinca.

Baca juga : KSP: Pembangunan IKN Nggak Bakal Hambat Penanganan Covid

Pemerintah harus mendengarkan kritik sebagai vitamin. Apalagi rencana pembangunan IKN ini dibantu dari duit rakyat. Setiap sen dana APBN harus dapat dipertanggungjawabkan.

Apalagi hanya untuk bangun Istana biayanya sampai Rp 2 triliun,” tukas anggota Komisi III DPR itu.

Karenanya, dia mendesak KPK mengawasi proyek bersejarah in agar dapat dicegah kemungkinan pemborosan uang negara. “Kritik Kang Emil ini dapat dijadikan acuan untuk sumber informasi penting dalam menjalankan tugas KPK di bidang pencegahan,” pungkas dia.

Baca juga : Sidang Kasus Pembunuhan Jurkani Masih Jalan, Penambang Ilegal Balik Lagi

Lalu apa kata pemerintah? Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengingatkan Emil jangan asal spekulasi. Tunggu sampai ada keputusan resmi. “Kan masih proses. Setahu saya, belum ada perhitungan final,” tekan Sidik. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.