Risma: Pekan Ini... Paling Lambat Pekan Depan Ya!

 Sebelumnya 
Terkait pertanyaan kenapa bansos lama cairnya, Risma bicara soal data penerima bansos sempat terkendala oleh bank. Hal ini dikarenakan nama yang tercantum pada data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Di bank itu, nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama ‘IT’, NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan,” terang Risma.

Baca juga : Tuman! Mensos Risma Ancam Pecat Oknum Pendamping PKH Nakal

Selain PKH, Sidang Kabinet Paripurna juga menyinggung dua jenis bantuan sosial lain dari Kemensos, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akan ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM. Sementara itu, BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan, dengan dibayarkan pada Juli ini.

Baca juga : Salurkan Bansos Pakai Fintech, Mensos: Mudahkan Pengendalian dan Pengawasan

PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan. Sasaran penerima ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

PKH menjangkau 10 juta KPM yang besarannya berdasarkan komponen dalam keluarga. Untuk BPNT/Kartu Sembako, saat ini menjangkau 15,93 juta KPM dengan nominal Rp 200 ribu/KPM/bulan.

Baca juga : KF Diagnostika Lakukan Vaksinasi Pada Karyawan Danamon 

Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 juta KPM dengan nominal Rp 300 ribu/KPM/bulan yang disalurkan melalui kantor pos. Penerima BST merupakan masyarakat miskin yang belum terdata pada DTKS dan terdampak pandemi. BST disalurkan pada Mei dan Juni, dan pencairan anggarannya segera dilakukan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan beberapa waktu lalu menjelaskan penyaluran bansos merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat lapis terbawah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi akibat pembatasan kegiatan. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.