Demokrasi Berat Di Ongkos

 Sebelumnya 
Politisi PKS ini mengatakan, Komisi II DPR sudah meminta KPU untuk mendetailkan kebutuhan apa saja yang akan digunakan. Jangan sampai pemilu hanya besar di ongkos, tapi kualitasnya kurang.

“Angka Rp 100 triliun ini menunjukkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tidak murah. Mesti menjadi perhatian kita bersama,” kata Mardani, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Pegadaian Telah Menyuntikkan 16.000 Dosis Vaksin Secara Gratis

Senada disampaikan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus. Politisi asal PAN ini meminta KPU menjabarkan kebutuhan anggaran Pemilu 2024 dalam dua skenario. Yaitu, kondisi normal dan dalam masa pandemi Covid-19. Ia memahami jika dalam skenario pandemi akan ada tambahan anggaran. Persoalannya, ia belum melihat rincian kebutuhan anggaran dari KPU.

Kata dia, pelaksanaan Pemilu 2024 yang kompleks pasti akan memerlukan biaya tinggi.

Baca juga : AHY: Bersikap Kritis Bukan Berarti Lawan Pemerintah

“Namun, perlu diingat penyusunan anggaran harus berpatokan pada prinsip efisiensi dan efektifitas,” kata Guspardi, tadi malam.

Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menilai dua hal yang menjadi perhatian publik terkait Pemilu 2024. Pertama, soal jadwal yang juga belum diputuskan. Rapat pembahasan jadwal Pemilu di Komisi II DPR berkali-kali ditunda karena Mendagri Tito Karnavian urung hadir dalam rapat.

Baca juga : Jelang Piala Sudirman, PBSI Gelar Simulasi Beregu

Kedua, soal anggaran. Kata dia, membengkaknya anggaran pemilu bagian dari konsekuensi pemilihan yang ditumpuk dalam satu tahun. Biasanya tahapan Pemilu berlangsung 20 bulan. Di 2024, tahapan Pemilu berlangsung sekurang-kurangnya 30 bulan atau sekitar 2,5 tahun. Akibatnya, kebutuhan biayanya juga membengkak.

Besarnya anggara Pemilu ini justru menimbulkan kontradiksi karena masih di dalam pemulihan dampak pandemi. “Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai besar di ongkos. DPR harus mempelajari betul berapa kebutuhan penyelenggara. Dan segera diproses jangan ditunda-tunda,” ucap eks Komisioner KPU itu. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.