Dark/Light Mode

Minta Pemerintah Tahan IUPK

DPR Dukung BUMN Kuasai Saham Vale

Jumat, 21 Juli 2023 07:45 WIB
Anggota Komisi VII DPR ­Mulyanto. (Foto: dok. Antara)
Anggota Komisi VII DPR ­Mulyanto. (Foto: dok. Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke holding BUMN Pertambangan, MIND ID. Pemerintah diminta tidak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika perseroan enggan melepas kepemilikan sahamnya.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, pihaknya mendukung Pemerintah melalui perusahaan pelat merah menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale.

“Saya rasa kepemilikan saham nasional sebesar 51 persen dan pemegang saham pengendali adalah tujuan yang tak dapat di­tawar untuk perpanjangan izin ini,” tegas dia, kemarin.

Baca juga : Ridwan Kamil Minta Pemkot Cirebon Siapkan SMK Dukung Kawasan Rebana

Sebagaimana diketahui, kepe­milikan saham nasional melalui MIND ID pada PT Vale Indo­nesia baru 20 persen. Adapun saham PT Vale mayoritas ma­sih dimiliki asing, yakni Vale Canada Limited (VCL) 44,3 persen, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) 15 persen. Se­banyak 20,7 persen merupakan saham publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semen­tara PT Vale saat ini baru mau melepas sahamnya 14 persen ke Pemerintah Indonesia.

Mulyanto bilang, penambahan saham yang akan dilepas PT Vale yang semula 11 persen menjadi 14 persen belum cukup memenuhi amanat konstitusi yang dipertegas dalam Undang-Undang Minerba. Setidaknya, PT Vale harus divestasi sebesar 21 persen agar MIND ID dapat men­jadi pemilik saham mayoritas.

“Kalau hanya 14 persen, maka saham nasional baru menjadi 44 persen. Masih kurang 7 persen lagi untuk menjadi 51 persen. Karena saham MIND ID eksis­ting baru sebesar 20 persen, dan saham publik nasional sebanyak 10 persen,” katanya.

Baca juga : Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Karena itu, DPR akan menga­wal upaya divestasi ini untuk memastikan, perpanjangan izin penambangan pada Vale ini di­berikan setelah saham nasional sebesar 51 persen.

“MIND ID harus diberi­kan hak dalam pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan,” kata dia.

Hal senada dilontarkan ang­gota Komisi VII DPR Bambang Patijaya. Dia berharap, negosiasi divestasi PT Vale Indonesia lebih menguntungkan kepentingan dalam negeri.

Baca juga : Komunitas Petani Sawit Tebo Deklarasi Dukung Muhaimin Maju Di Pilpres 2024

“Secara umum, saya berharap dari sisi Indonesianya. Agar porsi saham Indonesia yang diwakili oleh MIND ID dapat ditingkatkan,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.