Dark/Light Mode

Cerewet Dalam Rapat

Desy Minta Maaf Ke Letjen Doni

Jumat, 8 Maret 2019 11:11 WIB
Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari tampil begitu cerewet saat Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa kemarin. Banyak hal dia tanyakan. Namun, di akhir, artis yang terkenal dengan lagu “Tenda Biru” ini meminta maaf ke Doni.

Rapat tersebut membahas pelaksanaan APBN 2019 dan evaluasi penanganan bencana di 2018. Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher.

Dalam pemaparannya, Doni menerangkan, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana alam tahun lalu. Salah satunya adalah lemahnya peringatan dini akibat banyak alat pendeteksi yang rusak. Ada yang karena faktor usia, ada yang karena ulah manusia, dan ada yang kurang perawatan. Makanya, BPNB akan meningkatkan fasilitas peringatan dini untuk kesiagaan bencana.

Baca juga : Kalau Tak Minta Maaf Sampai Maret, Hemas Bakal Dipecat Dari DPD

Di sesi tanya jawab, Desy mencecar Doni dengan tiga pertanyaan menukik. Pertama, terkait program program prioritas  BNPB yang akan membangun multi hazard early warning system dengan anggaran Rp 4,7 triliun. Menurutnya, program ini harus didukung teknologi dan kerangka hukum yang kuat.

“Dengan lokasi titik sebanyak 34, masing-masing sebesar Rp 11,2 miliar, early warning system apa yang akan Bapak pilih. Sebab, kita ini beragam kebencanaannya?” cecar Desy.

Kedua, terkait penyusunan peta risiko bencana. Setahunya, beberapa wilayah sudah dimiliki peta tersebut tetapi dianggarkan lagi. Setiap tahun Pemerintah menerbitkan 12 atau 16 dokumen peta risiko bencana yang semuanya tergantung jumlah anggaran.

Baca juga : Empat Destinasi Wisata Bali Dikebut

Terakhir, terkait dengan alokasi anggaran untuk Deputi Pusat, Data, Informasi, dan Humas. Kemudian, mengenai sarana Pusat Pengedalian Logistik (Pusdalog) untuk early warning system yang dikelola BNPB dan diserahkan ke Pemda. Desi juga mempertanyakan alokasi dana untuk simulasi bencana Rp 4 miliar untuk lima lokasi. Menurutnya, alokasi ini terlalu besar.

Dia lalu minta maaf ke Doni dan ke Ali Taher. “Mohon ya, Ketua, agak cerewet,” ucapnya, sambil menghela napas.

Namun, dia merasa penting menyampaikan itu. Dia ingin alokasi anggaran untuk BNPB bisa efektif. Sebab, dengan anggaran Rp 4 miliar, berarti simulasi untuk satu lokasi saja membutuhkan Rp 800 juta. Padahal, tidak ada menjamin keberlanjutan program tersebut. 

Baca juga : Soal Data Pangan, DPR Minta Pemerintah Kompak

“Jadi, bagaimana ini bisa diupayakan tidak perlu pakai duit tapi bisa dilakukan setiap minggu. Kan ada car free day. Ada kerja bakti di RT/RW. Menurut saya, ini tidak perlu pakai biaya jika mau simulasi,” usulnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.