Monoarfa Tak Bisa Dongkrak Partai Kabah

RM.id  Rakyat Merdeka - Penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai tidak akan bisa mendongkrak elektabilitas partai Kabah.

Pasalnya, Suharso tidaklah punya daya ungkit besar untuk besarkan partai. Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada Rakyat Merdeka, Rabu (3/4).

Kata dia, alasan utama Suharso Monoarfa tidak punya daya ungkit besar karena penunjukannya sebagai Plt pertanda PPP tidak bisa keluar dari kultur bahwa ketua umum harus dekat lingkar penguasa.

Baca juga : PLN Tak Takut Beban Listrik Naik

Padahal, seandainya, PPP bisa mencari Plt secara out of the box, maka efek elektabilitasnya bisa lebih meningkat.

“Suharso tidak mengubah apa-apa. PPP terjebak pada kebiasan mereka yakni memilih ketum yang dekat dengan kekuasaan atau eksekutif. Akhrinya mengandalkan kekuasaan lagi,” ujarnya.

Kata Hendri, seandainya Djan Faridz yang ditunjuk sebagai Plt, akan lebih mendongkrak. Bergabungnya Djan pasti akan menimbulkan efek elektabilitas lebih besar karena bisa menandakan bersatunya PPP sebagai sebuah partai besar.

Baca juga : Bhayangkara Taklukkan Mitra Kukar

“Walaupun Romy diganti, namun tidak ada pembaharuan yang membuat para (kader) PPP jadi berdecak kagum. Yang bisa buat rebound elektabilitas. Karena ujung-ujungnya yang ditarik adalah dekat dengan presiden,” tandasnya.

Pengamat Hukum Universitas Jember (Unej), Bayu Dwi Anggono menilai, ditangkapnya Ketum PPP Romahurmuziy alias Romy makin memperburuk citra partai jelang pemungutan suara 17 April 2019.

Bahkan bisa membuat kepercayaan publik kepada parpol makin melorot. Seharusnya, lanjut Bayu, parpol berlomba-lomba membangun citra positif agar pemilih tertarik menggunakan hak pilihnya.

Baca juga : Maunya Anies Ditolak Bos Banteng Jakarta

Apalagi, dari berbagai hasil survei sampai saat ini, masyarakat yang belum memutuskan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu masih besar.

“Nyatanya publik justru kembali disuguhi perilaku tidak terpuji dari ketua umum parpol yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap jabatan di Kemeterian Agama (Kemenag),” ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Unej ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.