Karena Mau, Jadi Lupa Malu

 Sebelumnya 
AHY menyebut ada sekitar 7 persen pengurus daerah yang hadir dalam KLB. Itu pun sudah di-Plt-kan. Karena KLB itu ilegal, AHY meminta Presiden Jokowi turun tangan. "Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” tegas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Tak lama setelah itu, giliran SBY yang angkat bicara. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu merasa malu melihat perilaku Moeldoko. SBY tak menyangka, orang yang pernah diangkatnya menjadi Panglima TNI mau melakukan hal seperti itu.

"Sebuah perbuatan kepemimpinan yang tidak terpuji. Jauh dari sikap ksatria dan nilai moral. Dan mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," tegas SBY, di Puri Cikeas, tadi malam.

Baca juga : Paloh Kaget, Prihatin Dan Sedih

Presiden keenam itu juga merasa malu dan bersalah karena beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko. "Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa atas kesalahan saya itu," sambungnya.

Bagaimana sikap Istana atas langkah Moeldoko ini? Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan mengomentari. "Mohon ditanyakan langsung kepada Pak Moeldoko," sarannya, ketika dikonfirmasi tadi malam.

Peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat, upaya penggembosan Partai Demokrat semakin terbuka. Dualisme pun akan terjadi setelah KLB. 

Baca juga : Moeldoko, Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB Sumut

Posisi Moeldoko sebagai KSP akan memberikan banyak penafsiran di publik. Antara lain adanya intervensi kekuatan Istana dalam urusan KLB Demokrat. "Publik tak hanya bingung, tapi juga tidak simpatik dan jengah dengan masalah ini," kata Siti, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menengok pengalaman sebelumnya, KLB yang didukung pemerintah akan menang. "Tak tertutup kemungkinan dukungan pemerintah akan ikut melegalkan kepengurusan versi KLB," sambungnya.

Karena itu, supaya tidak menimbulkan citra buruk Istana dan munculnya ketidakpercayaan publik pada pemerintah, ia menyarankan ada penjelasan yang meyakinkan bahwa tak ada keterkaitan Istana dengan KLB. "Gagal dalam meyakinkan publik akan mengurangi kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini akan menjadi preseden yang sangat buruk yang senantiasa muncul dan terulang dari rezim ke rezim," tandas Siti.

Baca juga : Para Pendiri: Takkan Ada Demokrat Tanpa SBY

Di sosial media, perang tagar merespons KLB Demokrat terjadi sejak pagi. Menjelang sore, tagar anti KLB muncul. Mula-mula dengan tagar #KLBBodong. Lalu malamnya, frasa Moeldoko dan Demokrat juga menghiasi jajaran trending topic. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.