Jokowi Cuekin JK, NU Dan Muhammadiyah

 Sebelumnya 
Komisi II juga meminta Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satgas Covid-19 memantau ketat tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Misalnya, pada hari penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, lanjut Doli, DPR meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk mendapatkan data terbaru mengenai zona-zona penularan Covid-19.

Baca juga : Cegah Klaster Baru di Pilkada 2020, Kapolri Keluarkan Maklumat

Sebelum Pemerintah dan DPR menyepakati hal ini di sore hari, Juru Bicara Presiden, pagi hari kemarin, Fadjroel Rachman juga sudah menegaskan, Presiden Jokowi tetap pada keputusan awalnya: Tidak mau menunda Pilkada serentak 9 Desember. Alasannya, Jokowi ingin menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.

Soal kekhawatiran ajang ini menjadi klaster baru, dia meminta Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Juga disertai penegakan hukum dan sanksi tegas kepada para pelanggar. “Presiden menegaskan, penyelenggara Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Karenanya, penyelenggara Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” tutur Fadjroel, dalam keterangan resmi kepada media, kemarin.

Baca juga : Bos NU Seirama Dengan JK

Kata Fajdroel, Pilkada di masa pandemi bukanlah suatu hal yang mustahil. Apa dasarnya? Bercermin dari negara lain. negara-negara seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan bahkan menggelar pemilu saat ancaman Covid-19 belum hilang.

Keterangan Fadjroel ini menjawab berbagai desakan agar Pilkada ditunda. Seperti disuarakan oleh mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketum PB Nahdlatul Ulama Kiai Said Aqil Siradj, dan terakhir, kemarin Muhammadiyah juga mengumumkan sikap serupa. Mereka semua satu nada, pilkada dikhawatitkan menambah banyak warga yang kena Corona. Mereka juga meminta pemerintah mengutamakan menjaga kesehatan dan keselamatan warga.

Baca juga : Pengamat: Tak Usah Maju Pilkada Kalau Uang Pas-pasan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, NU dan masyarakat lain hanya memberi masukan objektif. Diterima atau tidak, itu urusan pemerintah, DPR, KPU, dan pihak yang punya otoritas. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.