Jangan Pandang Bulu, Pemerintah Wajib Berikan Sanksi Yang Tegas

 Sebelumnya 
Register User menegaskan, pelanggaran protokol kesehatan dalam jumlah besar bukanlah hal sepele. Dukungan pemilih, kata dia, dibuktikan di kotak suara. “Bukan show off, apalagi pake bayaran,” kata dia.

PDI_Perjuangan dengan akun @PDI_Perjuangan mengatakan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah memastikan kepatuhan kader dan calon kepala daerah akan protokol kesehatan.

Partai tidak segan menghukum kader yang tidak disiplin protokol kesehatan. Orang Pinggiran menyambung. Dia bilang, PDIP Perjuangan seharusnya juga bisa menegur calon kepala daerah, maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan.

Karena mereka, kata dia, adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya. “#PDIPerjuangan telah membentuk tim khusus guna menegakkan protokol kesehatan di kalangan kader partai,” saut Arya Penangsang.

Baca juga : Kantor Pemerintah Wajib Bentuk Crisis Center Covid-19

“Kalau masih ada yang bandel, jewer aja Pak Hasto. Ini wujud kepedulian partai PDIP dalam memerangi Covid-19,” tegas Sigar_untumu.

BlueOrchid_ setuju banget dengan langkah konkret PDIP. Kata dia, kader dan Cakada yang melanggar protokol kesehatan harus ditindak tegas,” tegasnya.

Menurut Tjhinfar21, aturan yang ketat dan tegas untuk taat protokol kesehatan dalam situasi pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Tujuannya, kata dia, agar para cakada tidak main-main dengan protokol kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Semua pihak berharap agar tidak ada paslon yang melanggar. Sanksi berat siap menanti jika masih ada paslon ngeyel dan bebal,” kata Cinta dengan @Markonah76.

Baca juga : Tak Ada Ampun, Tempat Usaha Langgar Protokol Kesehatan Langsung Disegel

PatriotMager meminta pelaksanaan Pilkada digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, dia mengusulkan, Cakada harus jadi influencer protokol kesehatan buat masyarakatnya.

“Semua pihak ikut serta sukseskan pelaksanaan Pilkada 2020. Cakada yang patuh protokol kesehatan selama masa kampanye bisa jadi poin plus,” kata Lily Andriani.

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan, Cakada yang melanggar sebanyak 243 dan ditegur keras oleh Mendagri secara langsung.

Bahkan, kata dia, sebanyak 72 petahana terancam sanksi untuk ditunda pelantikannya, ditegur bahkan diberhentikan. “Kita memakai rujukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Kastorius dalam diskusi virtual Pilkada di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9).

Baca juga : Menkes Ingatkan Lagi Lansia Rawan Terpapar Covid-19

Kastorius mencatat, hingga 18 September 2020, terdapat 740 bakal pasangan calon (bapaslon) di 270 wilayah Pilkada. Dari 740 itu, dia berharap, 243 bapaslon yang melanggar bisa mencontoh dan tertib seperti 500 bapaslon yang ada.

Dia menyebut, ada distorsi yang sebenarnya bila dihitung dari statistik, sebanyak 500 bapaslon tertib sedangkan sebanyak 243 tidak tertib.

“Ada dua kemungkinan, mereka tidak tahu tentang aturan itu dan mereka melihat pendaftaran paslon itu bisa diikuti oleh arak-arakan atau konvoi,” kata ujar Kastorius. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.