Bukan Untuk Menjegal Anies, Bukan Untuk Muluskan Gibran

 Sebelumnya 
Meski sudah dijelaskan seperti itu oleh Pratikno, politisi PKS, Nasir Djamil masih curiga. Kata dia, penjelasan itu tidak menghilangkan asumsi-asumsi yang muncul di masyarakat mengenai kemungkinan menjegal Anies maupun untuk memuluskan Gibran. 

Alasannya, jika Pilkada digelar 2024, Anies akan nganggur selama dua tahun. Sebab, masa jabatannya sebagai Gubernur DKI akan habis di 2022. Sementara Gibran, akan diuntungkan. Sebab, masa jabatannya di Solo sampai 2025.

Baca juga : Demokrasi Bisa Jalan Mundur

"Sebenarnya, asumsi itu tidak bisa dipungkiri. Asumsi pasti muncul, terkait dengan calon-calon yang potensial kembali jadi gubernur atau nyapres. Tapi, menurut saya, itu bisa benar, bisa tidak. Karena rakyat saat ini sudah mulai aware juga," kata Nasir, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain itu, kata politisi asal Aceh ini, dengan pelaksanaan Pilkada pada 2024, akan membuat rakyat menunggu lebih lama. Sirkulasi elite di pemerintah daerah jadi terlambat, harapan rakyat untuk melakukan perubahan juga terganggu. Dia menyebut, kondisi ini mengangkangi kedaulatan rakyat. 

Baca juga : Golkar Usul Tunda Bahas RUU Pemilu

Politisi PDIP, Junimart Girsang menampik argumentasi Nasir. Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, masalah yang dikhawatirkan Nasir sudah dibahas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Termasuk untuk pengisian kekosongan kepala daerah dengan Penjabat (Pj).

"Hasil rapat kita dengan Mendagri, kita tidak pakai istilah Plt (Pelaksana Tugas) dan Plh (Pelaksana Harian), yang tidak boleh melakukan penganggaran. Sesuai Undang-Undang, kita pakai istilah Penjabat, boleh mengelola anggaran. Maka Penjabat ini bisa mengendalikan dan mengelola daerah masing-masing sampai Pilkada 2024," jelas Junimart, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Biasanya, Kalau Jokowi Mau, Lainnya Langsung Manut

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro tetap tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkada pada 2024. Alasannya, Pilkada yang digelar bareng dengan Pemilu berpotensi menimbulkan banyak dampak buruk.

Kata dia, berkaca pada Pemilu 2019, banyak petugas kewalahan. Sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia. Apalagi jika Pileg, Pilpres, hingga Pilkada dilakukan di tahun yang sama. "Saya lebih setuju Pilkada 2022. Lalu, 2023 kosong, karena Pileg dan Pilpres di 2024," sarannya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.