Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Rentetan kasus korupsi termasuk suap di Republik ini hampir semuanya bermuara kepada satu peristilahan yang telah merata digunakan di setiap proyek termasuk transaksi jabatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Peristilahan dimaksud yaitu soal manajemen fee atas proyek atau success fee atas posisi birokrasi. Namanya macem-macem tapi intinya sama saja: setoran “jatah preman” alias japrem.
Peristilahannya dibuat keren tapi menyesatkan. Antara lain: success fee, marketing fee, arrangement fee atau network fee.
Istilah-istilah ini seringkali tidak jelas besaran persentasenya. Sudah pastinya pagu pembiayaannya sama sekali tidak ada kaitan dengan jenis pekerjaa proyeknya.
Baca juga : Mobil Wah Bupati Daerah Tertinggal
Seringkali bahkan besaran fee dibuat tidak masuk akal. Yang menjadi korban adalah penerima proyek atau yang sudah kebelet posisi birokrasi yang harus akhirnya mengorbankan mutu dan kinerja.
Specnya dikurangi abis untuk mengejar setoran fee dan kinerja birokrasi yang jauh dari good corporate governance dan clean government. Bancakan. Terlalu banyak yang harus dibagi dan terlalu banyak jaringan back up politik untuk mengamankan posisi.
Baca juga : Hadapi Dengan Senyuman
Maka rusaklah proyek pembangunan Indonesia dan rusak sistem birokrasi kita. Sudah menjadi tradisi dan konvensi tidak tertulis bahwa dalam setiap anggaran proyek dan jabatan disertakan di dalamnya manajemen fee atau success fee.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
