Gencatan Senjata Diperpanjang, Semoga Israel-Hamas Sepakati Solusi 2 Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Israel dan Hamas sepakat memperpanjang gencatan senjata selama dua hari, 28-29 November. Namun banyak negara meminta kedua belah pihak melaju ke meja perundingan dan menyepakati resolusi dua negara.

Qatar mengumumkan perpanjangan itu beberapa jam sebelum gencatan senjata awal di Gaza akan berakhir, Senin (27/11/2023).

“Qatar mengumumkan, sebagai bagian mediasi yang sedang berlangsung, kesepakatan telah dicapai untuk memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan selama dua hari tambahan di Jalur Gaza,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, melalui media sosial X, Senin.

Qatar, Amerika Serikat dan Mesir terlibat dalam negosiasi intens untuk menetapkan dan memperpanjang gencatan senjata di Gaza. Selama gencatan senjata awal, sebanyak 50 tawanan sipil, semuanya perempuan dan anak-anak, diharapkan akan dibebaskan Hamas. Gantinya, 150 tawanan Palestina yang ditahan oleh Israel akan dibebaskan, dan lebih banyak bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza.

Bertepatan dengan perpanjangan jeda kemanusiaan, negara-negara Arab dan Uni Eropa sepakat, solusi dua negara adalah jawaban untuk konflik Israel-Palestina. Sikap bersama ini disampaikan dalam Pertemuan Menlu Euro-Mediterania di Barcelona, Spanyol, Senin (27/11/2023).

Baca juga : Israel-Hamas Kasih Sinyal Gencatan Senjata Mau Diperpanjang

Ajang tersebut mempertemukan 43 negara, termasuk 27 negara anggota Uni Eropa dan 16 negara Mediterania, termasuk Otoritas Palestina. Israel tidak hadir dalam pertemuan itu.

Konferensi tersebut dipimpin Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri Josep Borrell, Wakil Perdana Menteri Yordania dan Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Ayman Safadi, dan Sekretaris Jenderal Union for the Mediterranean (Persatuan untuk Mediterrania), Nasser Kamell.

“Satu kengerian tidak bisa membenarkan kengerian lainnya. Kedamaian antara Israel dan Palestina telah menjadi keharusan bagi seluruh komunitas Euro-Mediterania dan di luar itu,” kata Borrel.

Hak Rakyat Palestina

Ia menambahkan, sudah sewajarnya Otoritas Palestina memerintah Gaza. Dia menyebut, semua anggota Uni Eropa dan hampir semua peserta dalam pertemuan itu menyetujui perlunya solusi dua negara.

“Otoritas Palestina harus menggelar pemilu dan memperkuat perannya agar menjadi solusi paling masuk akal bagi pemerintahan masa depan di Gaza untuk menghindari kekosongan kekuasaan,” ujar Borrell dikutip Reuters, Rabu (28/11/2023).

Baca juga : Bantuan Masuk Ke Gaza, Tank Israel Balik Kandang

Sementara Menlu Yordania Ayman Safadi menyatakan, rakyat Palestina seharusnya menjadi pihak yang memutuskan siapa yang memerintah mereka. Dia juga mengatakan, pembicaraan tentang pemerintahan Gaza usai perang seharusnya difokuskan pada Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan. Solusi dua negara akan memungkinkan berdirinya negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang berdampingan dengan Israel.

Sedangkan Menlu Palestina Riyad Al Maliki mengatakan, Otoritas Palestina yang kehilangan kendali atas Jalur Gaza dalam perebutan kekuasaan dengan Hamas pada 2007, tidak perlu kembali ke Gaza.

“Kami selalu berada di sana, kami memiliki 60.000 pegawai sipil di sana,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, faksi Hamas memerintah di Gaza sejak 2007 setelah memenangkan Pemilu Palestina 2006. Saat itu, Hamas menang dari rivalnya Fatah yang memimpin Otoritas Palestina. Sikap kedua faksi ini dalam menyikapi Israel, sangat bertolak belakang.

Berbeda dengan Fatah, Hamas tidak setuju ada negosiasi dengan pihak Israel, termasuk mengadopsi Kesepakatan Oslo (Oslo Accords). Pada 1993, pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) menyetujui rencana solusi dua negara sebagai bagian Kesepakatan Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Palestina.

Baca juga : Hadapi Ancaman Siber, Synology Hadirkan Solusi Keamanan Data

Bukan tanpa alasan, perundingan mengenai solusi dua negara itu terhenti selama bertahun-tahun. Pasalnya, Israel juga terus memperluas permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Akibatnya, wilayah Israel saat ini semakin luas dan Palestina semakin menyempit.

Mantan Direktur Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di New York, Craig Mokhiber, mengkritik kelambanan PBB dalam proses perdamaian. Apalagi, konflik kedua negara ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun.

Gencatan senjata empat hari yang diberlakukan pada 24-37 November 2023 ini dinilai berhasil. Ini adalah jeda kemanusiaan pertama dalam perang Israel-Hamas yang berlangsung selama tujuh pekan, sejak kelompok perjuangan Palestina itu menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

Menurut Israel, serangan itu menewaskan 1.200 warganya dan menyandera 240 orang lainnya. Di lain pihak, Palestina melaporkan bahwa serangan-serangan balasan Israel telah menewaskan sekitar 14.800 warganya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.