Dark/Light Mode

Dubes RI Di Washington Mau Boyong Investor AS Ke Indonesia

Selasa, 3 November 2020 13:17 WIB
Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Muhammad Lutfi (kanan) bersama istri, Bianca Adinegoro saat berfoto bersama Presiden AS Donald Trump. [Foto: IG bianca.alinda]
Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Muhammad Lutfi (kanan) bersama istri, Bianca Adinegoro saat berfoto bersama Presiden AS Donald Trump. [Foto: IG bianca.alinda]

 Sebelumnya 
Sektor Perdagangan

Di sektor perdagangan, keputusan AS memperpanjang preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia diyakini akan semakin mempererat kerja sama bisnis kedua negara. Lutfi optimistis, fasilitas GSP akan meningkatkan arus perdagangan dua arah dan berdampak positif bagi nilai investasi RI dan AS.

“Di saat terjadinya disrupsi perdagangan dunia akibat pandemi Covid-19, keringanan bea masuk hingga 0 persen di pasar AS, jelas membawa angin segar bagi eksportir di tanah air,” bebernya

Baca juga : Satu Laut yang Menyatukan Indonesia

GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang sejak 1974.

Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada 1980. Namun AS melakukan evaluasi pemberian fasilitas itu sejak Maret 2018, sampai akhirnya memutuskan memberi perpanjangan GSP kepada Indonesia pada 30 Oktober 2019. Ini bertepatan sehari setelah pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Jakarta.

Lutfi menyatakan, perpanjangan GSP ini tidak terlepas dari hubungan bilateral yang dijalin dengan sangat baik antara Indonesia dan AS, termasuk di tingkat pemimpin kedua negara.

Baca juga : Baterai Sepeda Motor Listrik OYIKA Sasar Pasar Indonesia

“Fasilitas GSP sangat penting dalam membantu produk-produk ekspor unggulan Indonesia dapat terus kompetitif di pasar AS, yang memang dikenal memiliki tingkat persaingan yang tinggi,” katanya.

Salah satu pendiri Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini menyatakan, banyak usaha kecil menengah (UKM) masuk dalam pos-pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP, seperti mebel, perhiasan perak, tas tangan, dan pintu kayu. Dari 3.572 pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP selama ini, hanya 729 pos tarif yang menggunakan tarif 0 persen ke pasar AS.

Terkait hal itu, Lutfi mengatakan, KBRI di Washington DC bersama kementerian terkait dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), khususnya Kadin Indonesia Komite AS (KIKAS), segera melakukan program sosialisasi intensif kepada eksportir Indonesia. Ini agar mereka dapat mengoptimalkan preferensi tarif lewat GSP.

Baca juga : Forkami Harap UU Ciptaker Mampu Lindungi Pelaut Indonesia

“GSP menjadi insentif yang tepat bagi produk-produk primadona Indonesia, termasuk sektor UKM, untuk bersaing di pasar AS,” sambungnya.

Menurut Lutfi, setelah mendapatkan perpanjangan GSP, KBRI Washington langsung melakukan langkah penyusunan road plan (rencana jalan) yang berfokus kepada skema 5+7+5. Maksudnya, lima produk utama (pakaian, karet, alas kaki, elektronik dan perabot rumah tangga), tujuh produk potensial (kayu, travel goods, produk kimia, perhiasan, mainan, rambut palsu dan produk kertas), dan lima produk strategis (mesin, plastik, suku cadang otomotif, alat optik dan medis, serta kimia organik).

LTD juga dapat mengoptimalkan potensi kerja sama di luar perdagangan barang, khususnya digital trade, energi dan infrastruktur, serta peningkatan arus investasi. Peningkatan arus perdagangan dua arah menjadi pintu masuk bagi perluasan kerjasama investasi. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.