Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Oleh: Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat Sosial Politik
Bangsa kita dewasa ini sedang menghadapi dua masalah besar: politik dan ekonomi. Yang politik apalagi kalau bukan soal Pemilu 2024. Yang ekonomi menyangkut dana raksasa berjumlah 300 triliun yang awalnya dilempar oleh Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam. Masalah ekonomi membuat Presiden Jokowi cukup pusing, sebaliknya masalah politik membuat Presiden Jokowi selalu tersenyum-senyum.
Baca juga : TNI Unjuk Gigi Hantam KKB
Mengenai masalah ekonomi, adalah Menko Polhukam, Mahfud MD yang pertama kali mengatakan kepada publik ada dugaan, sekali lagi dugaan, telah terjadi penyalahgunaan di kantor Kementerian Keuangan yang berjumlah jumbo, 300 triliun, sumbernya dari PPATK. Begitu bola raksasa dilempar ke publik, terjadi kehebohan luar biasa di berbagai kalangan, terutama media sosial, netizen dan para pengamat ekonomi. Mereka semua meminta agar Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi, dengan alasan ini menyangkut uang yang tidak pernah sebesar ini, dan publik yakin dana yang dipermasalahkan tersebut milik rakyat. Awalnya, para wakil rakyat di DPR tutup mulut. Tetapi diam-diam DPR didorong juga oleh publik untuk buka suara, terutama meminta Menko Polhukam dan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan resmi kepada publik.
Baru sekitar lima hari kemudian, DPR terjun ke lapangan: DPR menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Menko Polhukam. Sayang sekali, Pak Mahfud berhalangan, tidak bisa hadir. Dalam pertemuan tersebut, hanya Menteri Keuangan yang memberikan keterangan resmi kepada masyarakat luas menurut versinya sendiri. Tentu saja publik tidak puas, maka publik meminta pertemuan digelar lagi yang harus dihadiri Menteri Keuangan dan Menko Polhukam bersamaan. Amat disayangkan, dalam pertemuan kedua ini Menteri Keuangan yang berhalangan hadir. Akan tetapi, para wakil rakyat yang hadir lebih lengkap dan lebih banyak. Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam ibaratnya diadili secara keras oleh wakil-wakil rakyat. Bahkan, beberapa kali terjadi “pertikaian keras” antara Pak Mahfud dan beberapa wakil rakyat dengan emosi yang sangat tinggi di pihak wakil rakyat. Sebaliknya, Pak Mahfud melayani tantangan dari wakil rakyat tersebut dengan super tenang, karena beliau terkesan menguasai “medan pertempuran”, memiliki data yang lengkap sekitar dana 300 triliun itu.
Baca juga : Dilema Prabowo-Ganjar
Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri Ibu Sri Mulyani, maka disepakati akan dilakukan pertemuan lagi yang akan dihadiri Menteri Keuangan dan Menko Polhukam.
Setelah dua kali pertemuan (bersama DPR), maka disepakati pertemuan ketiga akan dihadiri keduanya. Publik pun tidak puas karena masalah ini seolah-olah terkatung-katung; apalagi DPR. Pak Mahfud seperti dituding bermain politik melalui kasus 300 triliun ini. Bahkan, ada seorang anggota DPR yang tanpa tedeng aling-aling menuduh Menko Polhukam memanfaatkan kasus ini untuk melampiaskan kekecewaannya karena gagal menduduki kursi wakil presiden RI pada tahun 2014. Dengan demikian, perdebatan kasus ini tampaknya sudah melenceng ke masalah politik dan vested interest dari Pak Mahfud.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
