Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Mendagri Tjahjo Kumolo: Masyarakat Harus Proaktif Soal DPT
Senin, 19 November 2018 10:00 WIB
Sebelumnya
Masyarakat saat ini banyak yang masih mengeluhkan minimnya ketersediaan blanko KTP. Bagaimana itu?
Secara prinsip ya blanko KTP itu ada, dan buat masyarakat tertentu kami jemput bola. Kami buka loket di perguruan tinggi, buka loket di departemen, di media-media, di perbatasan, di pelosok, di suku-suku terasing. Tapi kalau di masyarakat kota kan tergantung yang bersangkutan proaktif. Luar negeri yang Hong Kong, Malaysia, dan Saudi Arabia sudah kami masuki, toh juga nggak bisa maksimal. Jadi tergantung inisiatif yang bersangkutan, termasuk tadi yang 4-5 juta yang datanya ganda. Misalnya data yang namanya Tjahjo Kumolo itu ada tiga, mungkin dia pindah rumah, mungkin dia punya dua rumah, mungkin punya aset yang harus dipisahkan.
Nah yang seperti itu harus proaktif. Soal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya kami serahkan kepada KPU. Kami mulai 2017 sudah menyerahkannya ke KPU, jadi tinggal mencocokkan yang meninggal berapa, sampai yang tanggal 17 April baru punya KTP elektronik nanti ada namanya. Sekarang ini mau nggak mereka proaktif daftar, itu saja. Karena kuncinya kan tugas pemerintah dan KPU memberikan hak secara konstitusional, supaya setiap warga negara bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi ya masyarakat harus proaktif mengecek DPT-nya, yang pindah alamat harus cepat-cepat lapor.
Banyak yang pindah alamat 2-3 tahun, tapi belum lapor. Mungkin sibuk, ya kami coba berpikir positif. Jangan kayak DKI dulu, yang di luar negeri belum terdaftar, tahu-tahu pulang mau nyoblos semua ya nggak ada datanya.
Progres perekaman KTP elektronik saat ini sudah berapa persen?
Perekaman kami sudah hampir 97 persen. Yang paling rendah Papua, karena faktor geografis, dan kondisi masyarakat yang nomaden tadi yang sulit digerakan. Tapi untuk semua daerah rata-rata sudah di atas 95 persen.
KPU katanya akan menyerahkan data sekitar 400 ribu yang belum punya KTP elektronik. Itu bagaimana?
Ya sekarang KPU Pusat dan Daerah kami dampingi. Kami mendampingi untuk menyajikan data, biar bisa saling cross check. Walaupun datanya ada, tapi kalau masyarakatnya nggak bisa dicari bagaimana? Kuncinya pada proaktif masyarakat yang 4-5 juta tadi. Memang 97 persen sudah merekam, yang remaja sudah terdaftar, tinggal mereka mau nggak proaktif.
Kalau pada akhirnya perekaman ini tidak bisa mencapai 100 persen, apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan?
Ya kan nggak mungkin, ini ketentuan undang-undang kok. Hak pilih mereka ya harus proaktif dong. Nggak bisa terus seenaknya saja warga negara enggak mau ngecek ke DPT-nya, nggak mau ngecek ke TPS-nya, nggak mau merekam KTP elektroniknya, nggak mau melakukan pemutakhiran data, terus tahu-tahu namanya enggak ada, dia marah. Nggak bisa begitu dong, dia harus proaktif.
Baca juga : Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra: Jadi Kuasa Hukum Jokowi Bukan Putusan Ideologi
Itu hak pilih individu masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, sementara pemerintah dan KPU tugasnya memfasilitasi agar hak pilih ini bisa terpenuhi. Kuncinya ya ada pada proaktif. Kalau 97 persen dari total saya kira sudah cukup bagus. Tapi kami ingin maksimal, sehingga orang yang dewasa, orang yang punya hak politik, punya pilihan politik bisa tersalurkan hak pilihnya, untuk memilih capres, anggota DPR, dan DPD yang sesuai hati nurani dan harapan yang bersangkutan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
