Duit Pemilu Masih Nyangkut Di Kemenkeu

 Sebelumnya 
KPU juga tengah melakukan langkah untuk penambahan anggaran melalui sejumlah cara. Pertama, permintaan anggaran tambahan tahun anggaran (TA) 2022 kepada Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan dari Komisi II dan Badan Anggaran DPR; Kedua, apabila disetujui maka dilakukan pembahasan/penelaahan antara Sekjen KPU dan Dirjen Anggaran (DJA) terhadap detail anggaran tambahan; Ketiga, hasil penelaahan akan dilakukan penambahan anggaran melalui anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) kepada DIPA KPU 2022.

“Terkait waktu kapan dapat dilakukan penelaahan/pembahasan dengan DJA, tergantung persetujuan Menkeu untuk membahas,” tutup dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rahayu Puspasari menjelaskan perihal penganggaran Pemilu yang mencapai Rp 76 triliun. Kata dia penganggaran tahun berikutnya akan dibikin setahun sebelumnya. Begitu pula anggaran untuk Pemilu 2024 baru dibikin tahun 2023, bukan tahun 2022.

Baca juga : Ogah Digaji Kecil, De Vrij Pilih Cabut Dari Inter

“Sesuai siklus anggaran, anggaran 2024 tahapan perencanaan penganggarannya baru akan dimulai di awal 2023. Jadi 2024 belum ada dokumen perencanaan dan penganggarannya,” sebut Rahayu dikutip dari detik.com, kemarin.

Dikonfirmasi terpisah oleh Rakyat Merdeka terkait anggaran yang masih kurang untuk tahun ini, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata menjawab singkat. “Sedang diteliti,” cetus Isa.

Sementara, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera beranggapan wajar bila Kemenkeu masih melakukan penilaian mendalam sebelum mengalirkan dana Pemilu. Sebab, anggarannya berubah drastis dari Rp 25 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 76 triliun untuk tahun 2024. “Memang ada usulan dana tim adhock dinaikkan,” jelas Mardani saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Peradi Layangkan Keberatan Ke Kemenkumham

Dia bilang, saat ini masih ada pembahasan penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekap) dan beberapa inisiatif baru, dengan payung hukum PKPU yang masih dikaji.

“Jadi masih wajar Kemenkeu melakukan kajian karena memang kondisi keuangan negara sedang berat. Tapi, mesti ada deadline waktu,” tegas politisi PKS itu.

Terpisah, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta mendesak Kemenkeu segera menunaikan kewajibannya untuk menyukseskan Pemilu. “Tentu kita minta pemerintah memberikan kepastian penyelengaraan dengan dana yang sudah disepakati.

Baca juga : Mustahil Luhut Out Dari Kabinet

Bukan cuma KPU, tapi juga seluruh penyelenggara Pemilu. Misalnya Bawaslu agar tak terjadi hambatan penyelenggaraan karena permasalahan anggaran yang masih nyangkut di Kemenkeu. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.